Beranda Uncategorized DSU : Perda Wajib Masker, Tujuannya Baik.

DSU : Perda Wajib Masker, Tujuannya Baik.

12
0
Sekahe (Personil, Red.) Taat aturan menggunakan masker saat menyambut Fadh El Fouz A Rafiq di Lombok Tengah. (LF)

MATARAM | Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penanggulangan penyakit menular tahun 2020 yang disetujui DPRD NTB, Senin (03/08) malam kemarin. Dan sekarang sudah diketok jadi Peraturan Daerah (Perda).

Dian Sandi Utama, menilai Perda yang dikeluarkan pemerintah menilai regulasi yang dikeluarkan bertujuan baik.

“Jadi Pemerintah Daerah di seluruh wilayah NKRI, didorong oleh Pemerintah pusat agar mewajibkan masyarakat untuk selalu menggunakan masker bila keluar rumah/bepergian. Perda Wajib Masker tujuannya baik,” Ungkap pria yang akrab dipanggil DSU. (6/8/20)

Pemberlakuan wajib masker di Nusa Tenggara Barat bertujuan baik serta menghindarkan masyarakat dari Virus Corona.

“Tujuannya tentu baik, agar masyarakat terhindar dari penularan virus Covid-19. Kendati situasi dibawah (masyarakat) masih terbelah antara yang percaya dan tidak, Pemerintah tidak boleh ikut-ikutan, perangkat Negara wajib berada pada posisi yaitu keselamatan rakyat,” lanjutnya.

Pada Pasal 23 point Satu (1) mengatakan Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17 dan Pasal 20 huruf g dikenakan sanksi administratif. Dan point kedua (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 dikenakan denda Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)  dan/atau paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

“NTB lagi ramai setelah Perda Wajib Masker keluar karena mencantum nominal denda yaitu Rp. 500.000 Padahal itu angka maksimal, minimalnya ya tergantung tingkat kepatuhan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat tidak lagi lalai menggunakan masker dan membahayakan diri, keluarga serta orang lain. Denda itupun tidak ujug-ujug seperti pengendara tanpa SIM, ada teguran lisan, tertulis barulah sanksi DENDA sesuai arahan Kemendagri,” Jelas Stafsus Gubernur NTB.

Sanksi administrasi tercantum dalam BAB sepuluh (10) pasal dua puluh tiga (23) point ke lima (5) dijelaskan bahwa sanksi administrasi akan diberikan beberapa tahapan.
a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penghentian sementara kegiatan;

d. penghentian tetap kegiatan;

e. pencabutan sementara izin;

f. pencabutan tetap izin;

Jika sanksi tertulis sudah diberikan dan tetap tidak menggunakan masker akan dikenakan denda  Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)  dan/atau paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Red)

www.lombokfokus.com

Leave your vote

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

GIPHY App Key not set. Please check settings