Beranda Uncategorized Ini Tanggapan DPMPTSP NTB Terkait Tuduhan Adanya Konspirasi Izin Usaha PT. Dunia...

Ini Tanggapan DPMPTSP NTB Terkait Tuduhan Adanya Konspirasi Izin Usaha PT. Dunia Mas oleh LSM PERANK NTB

12
0
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPMPTSP-NTB),  Ir. H. Muhammad Rum, MT.,


MATARAM
| Aktivitas pengolahan batuan dan pengaspalan PT. Dunia Mas, yang hari ini dirasakan sendiri oleh masyarakat Dusun Nata-Kehe, Desa Temba Lae, Kabupaten Dompu, menuai protes keras dari LSM Persatuan Rakyat Anti Korupsi Nusa Tenggara Barat (PERANK-NTB) yang kemudian meminta diberhentikan izin aktivitas pertambangan tersebut, dengan menyertakan tuduhan terhadap Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas DPMPTSP dan Dinas Pertambangan, atas dugaan telah melakukan konspirasi sesama direktur PT. Dunia Mas, saudara Jhoni, terkait aktivitas kegiatan tambang. 

Menanggapi hal itu,  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPMPTSP-NTB),  Ir. H. Muhammad Rum, MT., menyatakan tidak benar adanya konspirasi antara Dinas DPMPTSP NTB dengan PT Dunia Mas, atas nama pak Jhoni. Terus terang kami tidak tahu, tidak pernah berhubungan kontak secara langsung maupun tidak langsung dengan PT tersebut. Ungkapnya saat diwawancari awam Media Lombokfokus.com, Selasa 06/10/20.
Lebih lanjut Pak H. Rum menyampaikan bahwa PT. Dunia Mas tersebut telah mendapatkan izin lokasi,  izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu., itulah yang dibawa ke Dinas yang ada di Provinsi. Kemudian Dinas Provinsipun menelaah dengan memberikan rekomendasi yang sama,  karena memang PT. Dunia Mas ada rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu. Sehingga masuk ke ranah Dinas ESDM, dan Dinas ESDM lah yang memberikan pertimbangan tekhnis terhadap Dinas DPMTSP., pun kemudian diterbitkanlah Izin Usaha Pertambangan kepada PT. Dunia Mas, oleh karena itu, inilah prosedur yang berlaku, imbuhnya. 
Adapun tata cara pencabutannya ada, dan kami dari DPMPTSP NTB,  telah menurunkan tim ke lokasi, ternyata kondisi di lapangan aman-aman saja, tidak ada seperti yang disampaikan oleh LSM PERANK NTB tersebut.
Silahkan saja ditempuh jalurnya melalui prosedur. Karena pencabutan izin ini juga tidak serta merta hanya mendengarkan sepihak, karenanya marilah kita menduduki perkara itu betul-betul atas dasar hukum realita dan fakta. Kalaupun memang tidak puas atas hasil kinerja kami di Pemprov,  silahkan ditempuh ke jalur hukum,  lapor ke polisi,  ke kejaksaan atau aparat penegak hukum lainnya, tegasnya. 
Jadi intinya pencabutan izin itu tidak bisa dilakukan sepihak tanpa ada rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, tutup Kadis DPMTSP NTB.
www.lombokfokus.com

Leave your vote

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

GIPHY App Key not set. Please check settings