Beranda Breaking News Hutan Sumbawa Barat harus dijaga untuk anak cucu

Hutan Sumbawa Barat harus dijaga untuk anak cucu

524
0
Kepala Balai KPH Sejorong Mataiyang, Syahril, SH

Sumbawa Barat (Detikntbcom),- Kondisi Hutan di wilayah Provinsi NTB di beberapa wilayah cukup memprihatinkan, tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Sumbawa barat.

Meskipun tingkat gangguan keamanan kawasan hutanya tidak terlalu tinggi, namun harus tetap diwaspadai agar kawasan hutan di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya pada wilayah pengelolaan BKPH Sejorong Mataiyang, terhindar dari ulah oknum yang merambah serta merusak hutan secara liar dan jauh dari rasa empati serta tidak peduli bagaimana menjaga hutan agar tetap lestari dan tidak kehilangan fungsinya.

Hal tersebut Disampaikan Kepala Balai KPH Sejorong Mataiyang, Syahril, SH., di tengan kesibukannya saat meninjau langsung aktifitas jajarannya di wilayah Resort Pengelolaan Hutan Tatar (RPH Tatar) Desa Talonang Sekongkang Sumbawa Barat, Minggu (6/6/2021).

Selain itu, menurut orang nomer satu di lingkup Balai KPH Sejorong Mataiyang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB yang memiliki tanggungjawab menjaga dan mengelola kawasan hutan di Wilayah KS.

Selain itu juga, menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Tana Pariri Lema Bariri untuk menjaga kawasan hutan yang ada, agar manfaat hutan yang salah satunya untuk serapan air.

“Karena pohon yang tumbuh di sekitar juga untuk mencegah terjadinya bencana baik banjir, longsor, kekeringan serta punahnya habitat hewan yang ada disekitar hutan,” katanya.

Dijelaskan pria kelahiran Jereweh Sumbawa Barat ini, dengan menjaga kelestarian hutan berarti telah menyiapkan warisan yang tak ternilai harganya untuk generasi yang akan datang.

“Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan kepedulian kita akan pentingnya menjaga dan melestarikan serta mengembalikan fungsi hutan,” harapnya.

Selain menjaga dan meningkatkan fungsi ekologi untuk lingkungan, pemerintah juga tidak menutup mata agar kawasan hutan juga bisa memberi manfaat ekonomis, khususnya bagi masyarakat disekitar kawasan hutan.

Melalui regulasi dan kebijakan yang ada, pemerintah telah memberi ruang agar manfaat hutan dapat memberi dampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa skema pengelolaan.

“Salah satunya adalah skema kemitraan, dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dalam mengelolan kawasan hutan bersama KPH dengan tetap mengedepankan azas manfaat dan lestari,” paparnya. (Iba)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here