Beranda Breaking News KPID minta TV nasional berjaringan siarkan konten lokal di jam prime time

KPID minta TV nasional berjaringan siarkan konten lokal di jam prime time

294
0
Anggota komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTB Husna Fatayati

Mataram (Detikntbcom),- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta televisi nasional yang bersiaran di daerah atau disebut sengan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) agar dapat menyiarkan konten lokal di jam-jam produktif (prime time).

“TV berjaringan yang bersiaran di NTB rata-rata masih belum optimal menayangkan konten lokal di jam prime time. Jamnya tayangnya ini harus diubah,” ungkap komisioner KPID NTB Husna Fatayati, Jumat (25/6) di Mataram.

Pihaknya terus mengawal dengan cara mengevaluasi dan meminta komitmen para perusahaan televisi tersebut untuk menayangkan konten lokal di jam yang paling banyak masyarakat menonton. Sehingga masyarakat disuguhkan dengan kearifan lokal yang ada di NTB.

Pihaknya mengakui, dari 13 SSJ yang ada di NTB, rata-rata belum optimal dalam memenuhi porsi 10 persen tayangan lokal.

“Dan konten lokal itu jangan lagi ditayangkan pada jam tahajjud. Ini yang harus kita maksimalkan ke depannya. Terlebih pemenang mux di NTB untuk lembaga penyiaran swasta (LPS) bukan berasal dari pengusaha lokal,” ujar perempuan cantik yang juga calon komisioner KPID periode kedua ini.

Maka pihaknya nanti harus menjamin dan melindungi para pengusaha lokal serta konten lokalnya agar tetap hidup. Karena ini adalah Amanat UU Penyiaran yang wajib dipenuhi, tidak hanya bicara minimal 10 persen bahkan secara bertahap dapat meningkat menjadi 50 persen dari total jumlah durasi siaran.

Oleh karena itu pihaknya mendorong untuk dilakukan revisi atas UU penyiaran 32/2002. Hingga saat ini perubahan UU tersebut belum dibahas kembali di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.

“Sudah lima tahun lebih pernah masuk Prolegnas tapi belum dibahas. Kita ingin sekali mendorong revisi UU ini agar selaras dengan perkembangan zaman”, ujarnya.

Menurut Husna, ada dua pilar utama yang akan menjadi tugas KPID ke depan yaitu sosialisasi dan literasi. Sosialisasi yang dimaksud adalah sosialisasi digitalisasi penyiaran yakni memastikan masyarakat mengetahui dan memperoleh informasi terkait penyiaran digital di Indonesia yang akan segera dieksekusi paling lambat tahun depan.

“NTB masuk dalam tahap ketiga untuk melakukan Analog Switch Off (ASO) yaitu tanggal 31 Maret 2022 berdasarkan Permenkominfo No. 6/2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Masyarakat NTB tidak akan lagi mendapat siaran yang bersemut, namun akan menikmati siaran digital dengan gambar dan suara yang jernih,” pungkasnya. (Iba)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here