Beranda Breaking News HMI Mataram: Polri harus kembali ke fitrahnya, stop represif

HMI Mataram: Polri harus kembali ke fitrahnya, stop represif

793
0
Ilustrasi Ketua Umum HMI MPO Cabang Mataram Eko Saputra Bay memimpin massa saat melakukan demonstrasi (Kreator Tim Detikntbcom)

Mataram (Detikntbcom),- Sejumlah catatan kritis disampaikan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram pada Hari Ulang Tahun (HUT) Bayangkara ke-75 tepat pada hari ini, Kamis 1 Juli 2021.

Sejumlah catatan tersebut antara lain mengingatkan kepolisian untuk kembali pada fitrahnya.

Hal ini kata Ketua Umum HMI Cabang Mataram Eko Saputra Bay, ditandai dengan sejumlah insiden refresif yang diduga kerap dilakukan oleh sejumlah oknum aparat kepolisian yang mengakibatkan terjadi konflik (chaos) antara massa demonstran dengan oknum polisi yang berjaga.

Eko sapaannya mengatakan, beberapa tahun terakhir ini menurut catatannya kepolisiaian telah kehilangan tupoksinya disebabkan dugaan kebiasaan represif yang dilakukan terhadap para aktivis yang menggelar demonstran.

“Hal inilah yang menghilangkan marwah kepolisian, sehingga akan menimbulkan opini publik bahwa kepolisian sedang melindungi raja (kekuasaan),” ungkapnya seperti siaran pers diterima, Kamis (1/7) di Mataram

Dia mengatakan, represif yang diduga kerap dilakukan menyebabkan citra kepolisian di mata publik sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat hilang.

Menurutnya, hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum itu dilindungi oleh UU, yakni dalam Pasal 28E UUD 1945. Lebih jauh mengenai mekanisme pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam UU/1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

“Sehingga dalam momentum HUT ini kami menegaskan supaya merenungi tentang fungsi keamanan sesuai undang-undang,” katanya.

Memang dalam pelaksanaannya tambah Eko, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi) kerap dapat menimbulkan kericuhan.

Untuk itu, pemerintah memberikan amanat kepada Polri dalam Pasal 13 ayat (3) UU 9/1998 yakni dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Namun dengan cara-cara represif untuk mengamankan itu tidak sesuai dengan amanat UU, tetapi dengan cara yaitu penetratif authority yaitu wewenang melindungi keamanan kemanusiaan,” sambungnya.

Mestinya tambahnya, dengan cara ini yang tidak dipahami oleh kepolisian. Sehingga represif acap kali terjadi. Oleh karena itu jangan heran kalau korupsi sampai saat ini tidak dapat dibasmi, dan kelalaian sistem tidak dapat teratasi karena kepolisian membiarkan keleluasan koalisi elektoral politik di lingkup elite dan kelompok.

“Inilah yang kalau diibaratkan itu seperti, kepolisian seolah-olah masa bodoh melihat kebiadaban di lingkungan elite politik semakin tumbuh,” tegasnya.

Oleh karena itu katanya, dalam momen HUT Bayangkara tahun ini pihaknya mengingatkan akan tugas, pokok dan fungsi lembaga kepolisian agar tetap di jalur yang benar sehingga presisi yang menjadi tema besar Kapolri dapat terwujud dengan baik.

“Kami meminta kepada kepolisian untuk stop melakukan tindakan represif dan stop untuk lindungi kekuasan dalam permainan politik bangsa. Lebih utama kembali pada citra kepolisian,” tutup Eko. (Iba)

Iklan TOI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here