Beranda Breaking News Organda menentang kebijakan sepihak Kadishub NTB

Organda menentang kebijakan sepihak Kadishub NTB

272
0
Ketua DPC Organda Kota Mataram Junaidi Kasum bersama Kadishub Provinsi NTB Lalu Muhammad Faozal saat sosialisasi penerapan kebijakan lima zona di Lombok Tengah (Ist)

Mataram (Detikntbcom),- Organisasi Angkutan Darat (Organda) menentang kebijakan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB atas kebijakan pemberlakuan izin lima zona di wilayah Pulau Lombok.

Ketua DPC Organda Kota Mataram Junaidi Kasum menjelaskan, pemberlakuan izin lima zona tersebut dinilai sangat merugikan para pengusaha transportasi lokal.

Bahkan para pelaku transportasi empat daerah di Lombok yakni Lombok Barat, Kota Mataram, KLU dan Lotim menolak kebijakan tersebut.

JK sapaannya ini merasa aneh, bahwa Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (DAMRI) berkedok keputusan Menteri perhubungan, tanpa berkoordinasi dengan Gubernur. Artinya ada keputusan sepihak dan tanpa sosialisasi.

“Damri saat ini, paling hebat memakai pihak ketiga untuk melindungi dirinya, mengadu domba masyarakat Lombok Tengah dengan pengusaha lokal,” ungkapnya seperti laporan diterimanya dari pengusaha lokal pada saat hearing kemarin, Senin (2/7).

Damri saat ini lanjutnya, telah melakukan kontrak dengan beberapa travel mengatasnakam DAMRI, hal ini telah menyalahi undang-undang.

“Terakhir kami dari organda bertanya kepada FLLAJ, dimanakah posisi FLLAJ, jadi penonton atau pendengar menunggu kesimpulan atau keputusan dari Kadis, lalu kita Nirimo (terima: red) aja,” tanyanya.

JK mengancam, jika hal ini tidak dianulir, maka semua pengusaha transportasi lokal wilayah lima zona tersebut akan turun langsung ke Gubernur.

“Kalau DAMRI tetap pada keputusannya, mereka akan bawa anak istri (untuk menentang kebijakan itu ke Gubernur NTB). Aneh kondisi terpapar covid-19, PPKM kok sibuk curi start. Seharusnya perusahaan plat merah seperti DAMRI menjadi contoh dan tidak merugikan pihak lain,” ujarnya.

Kadis Perhubungan NTB Lalu Muhammad Faozal dimintai tanggapan atas persoalan akan disampaikan secara resmi melalui konferensi pers.

“Akan ada waktunya untuk disampaikan presscon resmi terkait kegiatan ini. Masih menunggu langkah-langkah sosialisasi DAMRI juga,” katanya. (Iba)

Iklan TOI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here