Najamuddin Mustofa bakal “ditendang keluar” dari ketua BK DPRD NTB

Anggota komisi I DPRD juga ketua Badan Kehormatan DPRD NTB Najamuddin Mustafa (Istimewa/Detikntbcom)

Mataram (Detikntbcom) – Struktur Alat Kelengkapan Dewan, Dewan Perwakilan Rakyat Nusa Tenggara Barat (AKD DPRD NTB) tengah digodok. Persiapan penggodokan tersebut sejumlah fraksi tengah mempersiapkan pasukannya untuk merotasi sekaligus mengisi struktur di AKD yang baru.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) misalnya, bakal ‘menendang keluar’ pimpinan Badan Kehormatan (BK) yang dipimpin Tuan Guru Najamuddin Mustofa selama 2,5 tahun berjalan ini.

“Kalau ada yang lain kan bergiliran lah, kemarin kan pak Najam pimpinan BK setengah periode. Nah sekarang mungkin anggota yang lain,” ungkap Ketua DPW PAN NTB Muazim Akbar saat dihubungi sejumlah awak media via telepon pada, Rabu (2/3) sore di Mataram.

Empat anggota DPRD NTB dari fraksi PAN tersebut menurut ketua DPW dua periode ini mendapatkan porsi menjadi wakil ketua di Komisi III dan IV.

“Tapikan ini belum final, bisa saja berubah. Masih ada komunikasi-komunikasi dengan Parpol (fraksi) yang lain,” cetusnya.

Sementara, Tuan Guru Najamuddin Mustofa yang juga ketua BK dihubungi melalui pesan singkat whatsapp tidak aktif atau hanya centang satu.

Untuk diketahui, perubahan komposisi AKD tersebut antara lain yaitu pimpinan Komisi-Komisi dan Badan-Badan (Legislasi, Badan Kehormatan dan Bapemperda) sesuai dengan mekanisme (Tatib) DPRD NTB yang mengatur harus terjadi pergantian komposisi AKD 2,5 tahun sekali atau setengah periodesasi. Pergantian struktur AKD tersebut dipastikan rampung pertengahan Maret.

Dilasir dari Radar Mandalika terbit hari ini, seluruh fraksi di DPRD NTB selain PKS dan Nasdem telah membuat satu kesepakatan bersama terutama dalam merumuskan struktur AKD.

Masih dilansir dari koran yang sama, bahwa komunikasi antar pimpinan partai juga sudah berlangsung. Dari informasi yang diserap untuk Pimpinan Komisi I akan tetap diduduki Fraksi PPP sementara wakilnya dari Fraksi Demokrat. Pimpinan Komisi II akan diisi Golkar yang mana saat ini diduduki Gerindra.

Kemudian, di Komisi III yang saat ini diduduki PKS akan diambil alih Demokrat dan wakil ketua komisinya dari Gerindra.

Lalu di Komisi IV juga akan diduduki Golkar, Wakil Ketua Komisi dari PKB. Adapun sekretaris Komisi yang saat ini diduduki Nasdem akan diisi antara Fraksi PAN atau Fraksi Gerindra. Di Komisi V akan diduduki PKB yang mana saat ini dijabat fraksi Demokrat.

Selanjutnya Komposisi Badan Badan yaitu Badan Kehormatan akan diambil alih Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (BPNR) yang merupakan gabungan PDIP, PBB dan Hanura). BK saat ini diduduki fraksi PAN. Lalu Bapemperda tetap dijabat fraksi PKB namun wakilnya dari BPNR.

Fraksi PKS dan Nasdem ‘diboikot’

Sekretaris Fraksi PKS DPRD NTB, Sambirang Ahmadi mengungkapkan, kelompok fraksi di luar PKS dan Nasdem didapatkan informasi ada upaya mendemosi fraksi pemerintah dalam sturkur AKD.

“Pokoknya (mau dibuat) PKS ndak dapat, Nasdem ndak dapat,” ungkap ketua Komisi III DPRD NTB dilansir dari Radar Mandalika.

Sementara kursinya di ketua Komisi III yang membidangi Keuangan dan Perbankan diincar Fraksi Demokrat. Lalu Fraksi PKB mengincar kursi Pimpinan Komisi V yang membidangi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan.

“Ini groub-groub ketua fraksi ini ada upaya mendemosi fraksi pemerintahan dalam struktur AKD. Konon saya dengar sudah ada tandatangan kesepakatan,” kata Sambirang.

Sambirang mengaku tidak mengetahui alasan mengapa Fraksi partai pendukung pemerintah itu mau disabotase.

Wallahua’lam. Membangun konfrontasi dengan pemerintah kali (barang kali),” katanya.

Ditanya langkah yang akan dilakukan Fraksi PKS, Sambirang tidak banyak komentar. Namun jika benar tidak akan memberikan ruang bagi fraksi pendukung Zul-Rohmi diakui sama artinya dengan konspirasi yang dibangun sama halnya akan melawan Pemprov NTB.

“(Apakah konspirasi fraksi itu melawan pemerintah?) Saya kira ia. (Langkah PKS?) Kita lihat lah nanti. Kita Wait and see aja,” katanya.

Sambirang mengatakan pergantian AKD tersebut akan dimajukan dari semula tanggal 21 menjadi tanggal 17 Maret pekan depan. Politisi Dapil V Sumbawa dan Sumbawa Barat itu mengakui pergantian pimpinan AKD memang hal yang biasa.

“Ini hal biasa. Sesuai Tatib penyegaran itu (setiap) dua setengah tahun,” katanya.

Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani yang coba dikonfirmasi terpisah hanya mengatakan ada saatnya nanti akan diumumkan.

“Tunggu saja pada saatnya diumumkan,” kata Sekretaris Komisi II DPRD NTB itu.

Terkait berkembangnya informasi dirinya mengejar kursi pimpinana Komisi V, Hadrian enggan bicara. Dirinya berdalih belum mengetahui apa apa.

“Belum tahu. Coba tanya pimpinan, saya belum tahu,” katanya.

Anggota Fraksi PKB DPRD NTB, Lalu Pelita Putra menanggapi ungkapan dari Fraksi PKS. Pelita menegaskan politik memang sebuah konsiprasi sehingga wajar terjadi apalagi dalam pengisian komposisi AKD.

“Namanya politik ia konspirasi. Gimana sih,” cetusnya. (Iba)