Sosok  

Dua tokoh NTB ini harap porsi kepemimpinan di NTB berimbang baik di legislatif maupun di eksekutif

Dua tokoh NTB dari kiri ke kanan: Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTB H. Arahman H. Abidin dan Rektor UMMAT Dr. H. Arsyad Gani. (Kreator Detikntbcom)

Mataram (Detikntbcom) – Pergeseran posisi Mori Hanafi dari Wakil Ketua DPRD NTB oleh fraksi partai Gerindra menuai banyak komentar dari berbagai kalangan. Terutama tokoh NTB yaitu rektor UMMAT Dr Arsyad Gani.

Arsyad Gani menyampaikan, dalam menjaga hubungan baik serta harmonisasi kedua pulau di NTB ini, tiap bulan dirinya melakukan pertemuan rutin dengan para tokoh Sasambo (Sasak, Samawa dan Mbojo). Itu dia tegaskan dalam rangka menjaga harmonisasi di NTB.

“Setiap bulan kami bertemu dengan tokoh-tokoh Sasambo tersebut. Tapi memang sejak meninggal H Mujitahid pertemuan agak terputus. Kita bicara tentang ke-NTB-an. Jangan sampai ke-NTB-an kita itu pecah atau terjadi konflik karena persoalan-persoalan politik. Karena stabilitas daerah itu jauh lebih penting,” ujarnya saat menjadi pembicara pada dialog publik soal pergantian wakil ketua DPRD NTB yang digelar Pojok NTB, Sabtu kemarin di Mataram.

Tokoh NTB yang berasal dari Pulau Sumbawa ini menegaskan bahwa sejak zaman orde baru pembagian jabatan strategis di NTB baik di legislatif dan eksekutif selalu memperhitungkan geopolitik dua pulau besar di NTB ini.

“Dulu Golkar dari Lombok sekretarisnya dari Bima, PPP pun begitu dan PDIP juga pun begitu dulu sejak orde baru. Pokoknya jika ketuanya dari Pulau Lombok sekretarisnya pasti dari Pulau Sumbawa. Ini dalam rangka menjaga keseimbangan termasuk di semua organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan,” paparnya.

Tokoh Muhammadiyah ini menegaskan, dirinya tidak bicara soal rasis dan SARA, ini semata-mata dalam rangka menjaga harmonisasi dan keseimbangan perasaan antara dua pulau ini.

“Ini saya tegaskan menjaga perasaan kita dalam membangun NTB. Ketika pak Mori datang, Kami memikirkan tidak ada perwakilan dari pulau Sumbawa yang menjadi pimpinan DPRD karena pak Ridwan waktu itu menjadi ketua Gerindra, untuk menjaga keseimbangan itu harus dari pulau Sumbawa yang jadi pimpinan DPRD kebetulan ada pak Mori dari fraksi Gerindra. Terus terang kami sampaikan begitu ke pak Ridwan. Sekali lagi ini dalam rangka menjaga keseimbangan kita ber-NTB,” tegas mantan Karo Kesra Pemprov NTB ini.

Sementara, Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTB H. Arahman H. Abidin saat dihubungi soal porsi pembagian kekuasaan tersebut, bahwa porsi kepemimpinan di NTB harus ada keberimbangan di antara dua pulau besar ini yaitu pulau Sumbawa dengan Pulau Lombok.

“Di partai kami di Demokrat menjaga Harmonisasi dan keseimbangan pulau besar ini dalam membagi porsi kepemimpinan di Fraksi Demokrat,” katanya saat diwawancarai media ini, Senin 25 April 2022 di Mataram.

Seperti lanjutnya, pembagian pimpinan fraksi yaitu ketua dan Wakil Ketuanya dari Pulau Sumbawa, sekarang dari Pulau Lombok, kemudian pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) yaitu dua pimpinan komisi dari Pulau Lombok, satu pimpinan komisi dari Pulau Sumbawa.

Begitu pun juga alokasi di Banggar yaitu dua dari Pulau Lombok dan satu dari Pulau Sumbawa. Itu semata-mata dalam rangka harmonisasi ke-NTB-an.

“Itu pembagian porsi di dalam fraksi Demokrat. Itulah cara kami partai demokrat menjaga harmonisasi antara dua pulau besar ini. Itu semata-mata untuk menjaga harmonisasi dan keseimbangan kepempimpinan di NTB ini. Bagaimanapun di NTB ini ada dua pulau besar dan ada tiga suku. Saya tegaskan ini bukan soal SARA, saya sampaikan ini dalam rangka menjaga harmonisasi,” paparnya.

Pihaknya berharap, porsi keberimbangan ini harus terus dijaga dan dipupuk bersama baik di legislatif maupun di eksekutif dalam rangka membangun NTB yang lebih baik. (Iba)