“Duit siluman” Rp26 miliar dari APBD Dompu muncul tanpa rapat Banggar, KPK diminta bergerak

Ilustrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu. (Istimewa)

Dompu (Detikntbcom) – Adanya alokasi dana sebesar Rp26 miliar pada APBD Kabupaten Dompu Tahun 2022 yang lolos dan tidak melalui Rapat Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) sudah mulai menyeruak di dalam gedung rakyat di Jalan Soekarno Hatta No.30A Dompu.

Salah seorang narasumber terpercaya media ini yang tidak mau disebutkan namanya menjelaskan terkait adanya alokasi dana Rp26 miliar yang tidak jelas rekeningnya.

Narasumber tersebut menerangkan, alokasi dana tersebut diterima dalam bentuk program dan kegiatan dengan nilai berkisar antara Rp1,5 miliar hingga Rp5 miliar per oknum anggota DPRD sebanyak 6-7 orang yang ada di Dinas PUPR dan Dinas Perkim.

“Pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan melalui Permendagri setiap tahunnya, mestinya anggaran dan peruntukannya dialokasikan dalam RKA-SKPD wajib melalui pembahasan bersama antara TAPD dan Banggar DPRD,” kata Narasumber yang juga anggota DPRD Kabupaten Dompu tersebut pada, Minggu 19 Juni 2022.

Namun tambahnya, dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan mulai awal November dan ditetapkan pada akhir November 2021 melalui rapat paripurna DPRD, belakangan 3 (tiga) bulan terakhir mulai menyeruak dari dalam gedung DPRD dengan alokasi anggaran dan peruntukannya yang tidak memiliki rekening tanpa melalui pembahasan oleh TAPD dan Banggar DPRD.

Pihaknya menegaskan, akan terus menggali dan mengawal kisruh adanya alokasi anggaran sebesar Rp26 miliar yang tidak melalui pembahasan TAPD dan Banggar DPRD, juga mengungkap adanya fakta kalau salah satu anggota TAPD sampai tidak mau menandatangani risalah Berita Acara Pembahasan APBD karena merasa tidak mengetahui adanya alokasi anggaran sebesar Rp26 Miliar dan peruntukannya yang saat ini mulai dipersoalkan oleh salah satu anggota Banggar DPRD yang juga mempersoalkan dan membenarkan dugaan adanya alokasi anggaran siluman yg tidak melalui pembahasan Banggar DPRD.

Mengingat sambungnya, proses penyusunan dan pembahasan APBD harus dilakukan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan dalam proses penyusunan dan pembahasan di tingkat klinis melibatkan SKPD.

“Maka ketika tidak ada kegiatan dan mata anggaran yang tertuang dalam RKA-SKPD, tiba-tiba di kemudian hari setelah ditetapkan APBD 2022 ternyata ada alokasi anggaran siluman yang muncul belakangan maka ini sudah jelas sebuah penyimpangan yang terjadi dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD. Dan penyimpangan ini bisa dikategorikan sebagai sebuah peristiwa awal terjadinya kejahatan APBD. Sudah sewajarnya aparat penegak hukum harus segera masuk dan menelusuri dugaan kejahatan APBD yg terjadi di Kabupaten Dompu pada Tahun 2022,” tegasnya.

Media ini ketika mengkonfirmasi kepada salah satu narasumber yang enggan disebutkan identitasnya dengan serius meminta kepada aparat penegak hukum bahkan KPK untuk menyelidiki terjadinya dugaan kejahatan yang dilakukan dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD 2022 yang dilaksanakan pada November 2021. (Iba)