Mataram (Detikntbcom) – Mantan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Siswa Islam Indonesia (PB PMII), Sabolah Al Kalamby ikut berkompetisi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2024 – 2029.
Keseriusan Sabolah yang mewakili kalangan Milenial itu terlihat saat mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB, Rabu 28 Desember 2022, di dampingi Kader PMII.
Sabolah menegaskan, tidak ingin pemuda pesimis dalam ruang politik, sehingga dirinya ingin munjukkan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam politik, tinggal siapa yang berani mimpin gerakan muda ini.
“Saya saja orang yang berproses dari bawah, lulusan IKIP Mataram, tapi berani memulainya Teman-teman lain juga punya kesempatan yang sama, tinggal siapa yang berani memulai perjuangan pemuda,” ungkapnya seusai mendaftar di Kantor KPU NTB, Rabu 28 Desember 2022.
Sabolah terus ingin konsolidasi dengan kaum muda tanpa menegasikan calon senior, termasuk ia akan menggarap suara muda dan suara senior, dan suara orang tua dengan menawarkan program yng akan di buatnya nanti.
Sabolah beberkan target suara tahun 2024 nanti, berkaca saat Pemilu DPD 2019, suara urutan ke 4 sekitar 207 ribu. Sehingga ia optimis bisa meraup suara sekitar 500 ribu untuk bisa menjadi anggota DPD RI Dapil NTB.
“Itu bisa bertambah dengan kekuatan muda mau bergabung dengan barisan muda,” tegasnya.
Disinggung mengenai kinerja para petahana? Sabolah, tidak ingin terlalu jauh komentari anggota DPD yang sedang menjabat. Namun perlu diapresiasi ketika incumbent mau mendaftar lagi, tentu masyarakat yang akan menilai nanti.
“Mudahan saya salah dalam melihat hasil perjuangan teman-teman DPD saat ini, belum ada yang nampak. Namun tetap apresiasi apa yang sudah diperjuangkan,” cetusnya.
Oleh karena itu, dirinya konsen berjuang supaya bisa perjuangkan Undang-undang dan kepentingan NTB, dengab cara serap aspirasi masyarakat.
“Motivasi awal saya maju, Provinsi NTB kalau bicara konteks IPM jelas masih rendah, kalau bertanya peran anggota DPD, tentu ada semua teknis misal soal anggaran untuk daerah, DPD juga ada hak mengusulkan, harus diperjuangkan, harus ngotot di media massa,” pesannya.
Menurut Sabolah, saat ini belum muncul seperti apa perjuangan senior di DPD RI, mestinya munculkan program yang dijalankan selama menjabat di media.
Mengenai PR pemekaran Provinsi menjadi Provinsi Sumbawa lanjut Sabolah, secara pribadi kembali ke masyarakat, artinya seringkali dikaitkan dangan situasi politik, kiranya menjadi keinginan masyarakat secara umum harus diperjuangkan. Tapi kalau dijadikan dagangan politik tertentu dirinya tidak setuju.
“Kalau masyarakat Sumbawa dan Lombok sama-sama setuju, iya gak ada masalah. Tidak boleh kita sembunyi, sampaikan saja kepada masyarakat,” tutupnya. (Iba)
