DetikNTBCom – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPID NTB) mengajak para Kepala Desa di NTB untuk melibatkan masyarakat mengawasi lembaga penyiaran di desa.
Dalam sambutannya, Ketua KPID NTB Ajeng Roslinda Motimori menyampaikan, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga penyiaran itu katanya, tidak cukup dilakukan oleh KPID dan pemantau yang sudah ditempatkan di seluruh kabupaten/kota.
Terlebih lanjtnya, pada era digitalisasi dan peralihan TV Analog menjadi TV digital yang banyak melahirkan lembaga-lembaga penyiaran baru.
“Berangkat dari itu, KPID membuat terobosan baru melibatkan masyarakat sebagai pengawas partisipan yang baru berbasis desa sehingga KPID mengeluarkan pedoman Desa Peduli Penyiaran yang pertama di Indonesia,” jelas Mantan Ketua Komisi Informasi ini saat sosialisasi Desa Peduli Penyiaran (DPP) yang diikuti oleh 175 Kepala Desa perwakilan dari 8 Kabupaten se NTB yang berlangsung di Hotel Lombok Raya, pada Senin 19 Juni 2023.
Sementara Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan, bahwa kegiatan sosialisasi DPP harus mampu memberikan feedback yang positif. Sehingga masyarakatnya bisa menikmati siaran dan berita yang sehat dan lain sebagainya.
“Di era digitalisasi KPID harus lebih maju bagaimana menyuguhkan program yang kreatif dan inovatif bermanfaat bagi desa tentunya bisa menikmati siaran yang sehat dan tidak hoax,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB Najamuddin Amy menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada KPID NTB atas penyelenggaraan sosialisasi DPP sehingga para kepala desa bisa bertemu dengan pimpinan lembaga penyiaran dan stakeholder lainnya.
Diceritakan Bang Najam sapaan akrab Kadis Kominfotik selama mendampingi Gubernur, sejak di Biro Humas dalam kunjungan-kunjungan untuk menyapa masyarakat dusun hingga desa dari ujung sape terdapat potensi-potensi yang dimiliki untuk dikembangkan.
“Bila potensi-potensi desa yang dimiliki tidak disiarkan maka akan diketahui oleh segelintir masyarakat. Karenanya harus mengajak lembaga-lembaga penyiaran untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk kebaikan ekonomi dan pariwisata,” jelasnya.
Selain itu, Bang Najam menambahkan bahwa dalam fungsi-fungsi pengawasan penyiaran supaya siarannya informatif edukatif sekaligus memberikan hiburan kepada masyarakat.
“Kenapa pentingnya para kepala desa ini karena lembaga penyiaran itu ada di wilayah masing-masing desa dari 70 lembaga penyiaran di NTB,” ungkapnya.
Turut hadir Kepala Balmon Mataram, Kepala Beacukai, Direktur Penyiaran tv dan radio se NTB, Kadis Kominfotik kabupaten/kota, Tim Penyusun Desa Peduli Penyiaran dan tamu undangan lainnya. (Red)
