Detikntbcom – Aksi kontroversial yang dilakukan Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, terhadap wisatawan asing di kawasan wisata Teluk Ekas, memantik reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari wakil rakyat di Senayan.
Sebuah video yang beredar luas di media sosial menunjukkan momen ketika Bupati yang akrab disapa Bupati Iron itu meminta boatman dari Lombok Tengah untuk meninggalkan area wisata Ekas bersama tamunya.
Alasan pengusiran itu adalah karena wisatawan tidak menginap di kawasan Jerowaru, wilayah administratif Lombok Timur tempat objek wisata tersebut berada.
“Kalau tidak menginap di sini, jangan antar tamu ke sini,” ucap Bupati dalam video tersebut dengan logat daerah khas Sasak.
Tindakan ini langsung menuai kritik, khususnya dari Anggota Komisi X DPR RI, Muazzim Akbar. Ia menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan semangat kolaborasi antardaerah dalam membangun citra pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Seharusnya kita saling menopang, bukan saling menjatuhkan. Kalau ada persoalan di lapangan, semestinya diselesaikan dengan pendekatan komunikasi, bukan larangan,” ujar Muazzim, Rabu (18/6) di Mataram.
Muazzim juga menegaskan bahwa seorang kepala daerah perlu menampilkan sikap persuasif, apalagi menyangkut wisatawan mancanegara yang menjadi aset penting sektor pariwisata NTB. Ia menyarankan Bupati memberikan klarifikasi terbuka, bahkan meminta maaf jika perlu.
Senada dengan itu, Ketua Sahabat Pariwisata Nusantara (Sapana) Lombok, Rudy, menyebut tindakan tersebut berisiko merusak reputasi NTB sebagai destinasi ramah wisatawan. “Wisatawan datang untuk menikmati keindahan, bukan melihat konflik internal. Tindakan itu sangat disayangkan,” tegas Rudy.
Di sisi lain, pelaku wisata lokal mengungkapkan kekecewaannya terhadap distribusi ekonomi wisata yang belum merata. Mereka merasa penginapan di Jerowaru tidak mendapatkan kunjungan maksimal meskipun spot surfing di Teluk Ekas kian populer.
Namun, mereka juga menyadari bahwa kebijakan sepihak dapat memperkeruh situasi dan kontraproduktif terhadap promosi wisata daerah.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemkab Lombok Timur terkait polemik tersebut. (Iba)
