Detikntbcom – Pemerintah Provinsi NTB mengambil langkah konkret untuk mendukung keberlanjutan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan komitmennya dengan menyiapkan 10 proyek percontohan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan difokuskan di lingkungan pondok pesantren.
Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak inflasi yang mungkin muncul akibat ketergantungan terhadap pasokan bahan pangan dari pasar. Gubernur menekankan pentingnya membangun sistem pangan mandiri yang melibatkan kekuatan lokal.
“Kalau seluruh bahan diambil dari pasar, maka suplai bisa terganggu dan menyebabkan harga naik. Karena itu kita perlu solusi berbasis produksi lokal,” ujar Gubernur Iqbal saat menerima Kepala Wilayah SPPG NTB Eko Prasetyo, Selasa 1 Juli 2025 di Ruang Kerjanya.
Melalui kolaborasi dengan salah satu BUMN, proyek percontohan ini akan didukung pendanaan CSR untuk penyediaan peralatan dapur dan bahan pangan bergizi. Gubernur juga menekankan pemberdayaan UMKM lokal dalam pengadaan peralatan, seperti dapur buatan pengrajin dari Kotaraja dan Getap.
Ponpes yang menjadi lokasi proyek akan diajak untuk membentuk kelompok tani mandiri guna menghasilkan sayuran, telur, dan daging dengan pupuk organik. Harapannya, selain menyediakan pangan sehat, pondok pesantren juga menjadi pusat pemberdayaan komunitas sekitar.
Lebih dari itu, sasaran program juga akan diperluas ke kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, terutama di wilayah yang dijangkau oleh pondok pesantren.
Sementara itu, Eko Prasetyo menjelaskan bahwa program MBG merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang menyasar anak-anak sekolah dari PAUD hingga SMA serta kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita).
“Setiap dapur MBG wajib menyisihkan 10 persen dari total layanan untuk kelompok 3B guna menekan angka stunting. Di NTB, jumlah penerima manfaat sudah lebih dari 180 ribu orang,” jelas Eko.
Ia menambahkan bahwa NTB mencatat kemajuan signifikan dalam pembentukan SPPG, dengan lebih dari 60 satuan telah terbentuk. Angka ini jauh melampaui capaian daerah lain seperti Bali, yang masih berada di angka belasan. Ke depan, NTB menargetkan pembentukan 350 hingga 450 SPPG.
“Semoga langkah ini jadi model yang bisa direplikasi di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
