Detikntbcom – Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Baiq Isvie Rupaeda mendorong peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam dunia politik. Ia menilai, perempuan memiliki kemampuan strategis dalam pengambilan keputusan dan harus diberi ruang yang lebih luas untuk berkontribusi di sektor publik.
“Perempuan memiliki potensi besar dalam memengaruhi arah kebijakan. Jika diberi kesempatan dan dukungan, mereka mampu menjadi pengambil keputusan yang kuat dan bijak,” ujar Baiq Isvie Rupaeda di Mataram, Kamis 30 Oktober 2025.
Menurutnya, meski berbagai regulasi mengenai kesetaraan gender sudah ada, tantangan utama justru terletak pada aspek pelaksanaan. Alokasi anggaran untuk program pemberdayaan perempuan masih terbatas, sehingga pelibatan perempuan di ranah politik dan pembangunan belum optimal.
“Masalahnya bukan pada kurangnya aturan, tetapi pada implementasi dan komitmen. Tanpa dukungan anggaran yang jelas, regulasi hanya menjadi dokumen administratif,” tegasnya.
Baiq Isvie juga menyoroti masih kuatnya budaya patriarki di sejumlah daerah, terutama di wilayah pesisir NTB. Kondisi ini kerap membatasi perempuan untuk tampil dalam peran kepemimpinan dan politik.
Ia menekankan pentingnya mengubah paradigma pembangunan yang selama ini menempatkan perempuan sebagai objek kebijakan menjadi subjek aktif yang turut menentukan arah pembangunan daerah.
“Pemerintah, DPRD, akademisi, dan masyarakat harus bekerja bersama agar perempuan benar-benar menjadi bagian dari proses pembangunan, bukan sekadar pelengkap,” katanya.
Data menunjukkan, keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi NTB masih sangat rendah. Berdasarkan data terbaru, proporsinya hanya sekitar 1,59 persen, sedangkan laki-laki mendominasi hingga 98,41 persen.
Isvie berharap ke depan akan ada peningkatan nyata melalui rekrutmen politik yang lebih inklusif, pelatihan kepemimpinan perempuan, dan dukungan regulasi yang berpihak pada kesetaraan gender.
“Partisipasi perempuan bukan hanya soal keadilan, tetapi juga soal kualitas kebijakan publik. Negara dan daerah akan lebih maju bila perempuan ikut menentukan arah kebijakan,” pungkasnya. (Iba)
