TPA Kebon Kongok Kian Tertekan, Dewan Suharto Dorong Investasi Insinerator Rp400 Miliar

Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Daerah Pemilihan Lombok Barat-Lombok Utara, Haji Suharto. (Iba)
Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Daerah Pemilihan Lombok Barat-Lombok Utara, Haji Suharto. (Iba)

Detikntbcom – Persoalan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kebon Kongok, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dinilai membutuhkan pembenahan menyeluruh.

Keterbatasan kapasitas pengolahan yang belum sebanding dengan volume sampah harian menyebabkan persoalan timbunan, bau menyengat hingga ancaman pencemaran lingkungan masih membayangi masyarakat sekitar.

Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Daerah Pemilihan Lombok Barat-Lombok Utara, Haji Suharto, menilai sistem pengelolaan sampah di TPA Kebon Kongok masih didominasi metode konvensional. Sementara fasilitas teknologi yang tersedia belum mampu bekerja secara optimal untuk mengurangi volume timbunan sampah.

Menurut politisi Partai NasDem tersebut, TPA Kebon Kongok setiap hari menerima sampah gabungan dari Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat dengan volume mencapai 350 hingga 450 ton. Besarnya volume tersebut membutuhkan dukungan fasilitas pengolahan modern, terintegrasi, dan memiliki kapasitas memadai.

Salah satu fasilitas yang telah tersedia adalah teknologi Refuse Derived Fuel (RDF), yakni pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif sebagai substitusi batu bara. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut dinilai belum maksimal.

Haji Suharto menjelaskan, mesin RDF yang dibangun menggunakan anggaran APBN pada 2023 memiliki kapasitas pencacahan hingga 20 ton per hari. Namun, hasil olahan yang dapat diserap untuk kebutuhan bahan bakar alternatif pembangkit listrik baru berkisar 1–2 ton per hari.

“Penanganan sampah di Kebon Kongok belum terselesaikan secara menyeluruh. Kita masih mengandalkan cara-cara konvensional, sementara volume sampah yang masuk jauh lebih besar dibandingkan kemampuan pengolahannya,” ujarnya, Senin (16/11/2026).

Dorong Pembangunan Insinerator Rp400 Miliar

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Haji Suharto mendorong pembangunan fasilitas insinerator berkapasitas sekitar 100–150 ton per hari sebagai solusi jangka menengah dan panjang.

Teknologi ini diharapkan mampu menangani sampah residu yang tidak lagi dapat dimanfaatkan melalui proses daur ulang, RDF, maupun pengolahan organik. Dengan demikian, sampah yang masuk ke fasilitas insinerator terlebih dahulu melalui proses pemilahan.

Pembangunan fasilitas tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran Rp200 miliar hingga Rp400 miliar. Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi NTB tidak hanya mengandalkan kemampuan fiskal daerah, tetapi juga membuka peluang kerja sama investasi dengan pihak swasta serta memperjuangkan dukungan pembiayaan pemerintah pusat.

Menurutnya, membebankan seluruh kebutuhan pembangunan fasilitas tersebut kepada APBD akan menjadi tantangan tersendiri bagi keuangan daerah.

“Kita berharap pemerintah, khususnya Gubernur NTB, bisa memanfaatkan jaringan dan relasi untuk menarik investor. Jangan sampai persoalan sampah ini terus dibiarkan tanpa solusi yang mampu mengurangi timbunan secara signifikan,” tegasnya.

Selain pembangunan insinerator, optimalisasi fasilitas RDF yang sudah tersedia juga harus menjadi prioritas. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui penambahan dan peningkatan kinerja mesin pencacah, pemilah mekanis atau trommel screen, serta fasilitas pengeringan.

Dengan dukungan peralatan tersebut, sampah yang memenuhi standar RDF diharapkan dapat diolah secara maksimal untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif di PLTU Jeranjang.

Pengolahan Organik dan Ancaman Pencemaran Lingkungan

Haji Suharto juga mengusulkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah organik berskala besar melalui metode pengomposan dan teknologi biokonversi Black Soldier Fly (BSF).

Menurutnya, sampah organik dari pasar, hotel, restoran, dan sumber lainnya perlu dipisahkan sejak awal sebelum masuk ke kawasan penimbunan. Material organik dapat diolah menjadi kompos atau dimanfaatkan melalui proses biokonversi, sedangkan sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomi diarahkan ke fasilitas daur ulang.

Di luar persoalan kapasitas pengolahan, dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar juga menjadi perhatian serius. Haji Suharto menyebut sekitar 1.200 warga berpotensi terdampak bau tidak sedap akibat aktivitas TPA Kebon Kongok.

Untuk penanganan jangka pendek, ia mendorong penutupan timbunan sampah aktif menggunakan terpal khusus berbahan geotekstil atau geomembran sebagai penutup harian (daily cover).

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi paparan sampah terbuka sekaligus menekan penyebaran bau yang dihasilkan dari proses pembusukan material organik.

Selain itu, pembangunan sabuk hijau atau green belt buffer zone di sekitar kawasan TPA juga perlu dilakukan. Penanaman vegetasi rapat seperti bambu dan pohon trembesi dapat berfungsi sebagai pemecah angin (windbreak) untuk membantu mengurangi penyebaran bau ke kawasan permukiman.

“Green belt bisa menjadi salah satu langkah untuk meredam penyebaran bau ke permukiman warga. Ini memang bukan solusi utama, tetapi setidaknya dapat mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan air lindi, yakni cairan yang terbentuk dari proses penguraian sampah dan rembesan air melalui timbunan sampah.

Haji Suharto mengingatkan, air lindi yang tidak dikelola dengan baik berpotensi meresap ke dalam tanah dan mengancam kualitas air tanah, termasuk sumber air sumur milik masyarakat di sekitar kawasan TPA.

Ia menyampaikan perkiraan bahwa bahan pencemar dalam tanah berpotensi merambat secara horizontal sejauh 3–15 meter dalam waktu sekitar 30 hari. Dalam kurun waktu satu tahun, jarak perambatan tersebut diperkirakan dapat mencapai 35–180 meter.

Meski demikian, tingkat dan jarak perambatan pencemar sangat bergantung pada karakteristik tanah, kondisi geologi, kedalaman air tanah, serta sifat bahan pencemar.

“Kita semua harus selalu waspada terhadap bahan pencemar seperti air lindi dari sampah di TPA Kebon Kongok. Jika tidak dikendalikan, sumur-sumur masyarakat bisa terancam tercemar,” ujarnya.

Untuk mencegah risiko tersebut, ia meminta pemerintah memastikan fasilitas penampungan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di kawasan TPA berfungsi optimal.

Air lindi harus ditampung dalam kolam khusus dan melalui proses pengolahan sebelum dialirkan ke lingkungan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kinerja sistem pengolahan biologis dengan dukungan aerator untuk membantu proses penguraian bahan pencemar.

“Air lindi harus ditampung dan diolah terlebih dahulu. Jangan sampai mengalir ke saluran drainase dan mencemari sungai maupun sumur masyarakat. Setelah memenuhi standar pengolahan, barulah air tersebut dapat dialirkan ke lingkungan,” tegasnya.

Pemerintah Diminta Bangun Sistem Pengelolaan Terpadu

Anggota Komisi IV DPRD NTB itu menegaskan, pemilahan sampah organik dan anorganik saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan di TPA Kebon Kongok.

Diperlukan sistem pengelolaan terpadu yang mencakup pengurangan sampah sejak sumbernya, pemilahan, pengolahan sampah organik, optimalisasi RDF, penanganan residu melalui insinerator, hingga pengendalian pencemaran lingkungan.

Pemerintah juga diminta melakukan pengawasan berkala terhadap kualitas air tanah, sumur warga, saluran drainase, dan badan air di sekitar kawasan TPA. Pengawasan tersebut penting untuk mendeteksi potensi pencemaran sejak dini sekaligus menentukan langkah penanganan yang tepat.

Haji Suharto berharap pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada perluasan kawasan penampungan, tetapi juga mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan yang mampu mengurangi volume timbunan secara signifikan.

“Jangan hanya memindahkan dan menumpuk sampah. Pemerintah harus menghadirkan sistem pengelolaan yang benar-benar mampu mengurangi timbunan sekaligus melindungi masyarakat dari dampak pencemaran lingkungan,” pungkasnya. (Iba)

Dukung Artikel Ini

Bila artikel ini memberi informasi atau sudut pandang yang berguna, kirimkan tepuk tangan sebagai apresiasi kepada tim redaksi. Terima kasih telah membaca.

Apresiasi Anda membantu redaksi terus menghadirkan liputan dan cerita berikutnya. Proses pembayaran dilakukan dengan aman.