Detikntbcom – Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Baiq Isvie Rupaeda memastikan rapat paripurna yang sempat tertunda akibat persoalan tanda tangan Nota Keuangan Gubernur NTB akan kembali digelar pada Senin (9/11/2026) pukul 16.00 WITA.
Kepastian tersebut disampaikan Baiq Isvie saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/11/2026). Ia mengatakan, penjadwalan ulang paripurna telah disepakati melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD NTB yang digelar pada Senin pagi.
Menurut Isvie, penundaan rapat paripurna sebelumnya tidak bisa langsung ditindaklanjuti tanpa melalui mekanisme perubahan jadwal di lembaga legislatif.
“Penundaan itu tidak bisa serta-merta, harus dengan perubahan jadwal. Nah, kami mengundang Banmus pagi tadi merubah jadwal dari tanggal berapa ke hari ini. Maka disetujui nanti sore paripurna jam empat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, persoalan yang memicu penundaan berkaitan dengan perbedaan mekanisme penandatanganan Nota Keuangan antara pihak eksekutif dan legislatif.
Gubernur NTB sebelumnya membubuhkan tanda tangan elektronik atau electronic signature (TTE) pada dokumen Nota Keuangan. Sementara itu, pimpinan dan anggota DPRD NTB menghendaki tanda tangan basah sebagaimana mekanisme yang selama ini digunakan dalam dokumen persidangan.
“Pertama soal penundaan yang kemarin beberapa hari sebelum reses itu diakibatkan belum tanda tangan Pak Gubernur di Nota Keuangan secara basah. Beliau tanda tangan elektronik yang oleh ketentuan bersama pimpinan dan anggota menganggap kami selalu tanda tangan basah, tidak pernah tanda tangan TTE. Sehingga kami tolak lah paripurna untuk ditunda,” jelasnya.
Bantah Ada Kebuntuan Komunikasi
Di tengah polemik penundaan paripurna tersebut, Isvie menegaskan hubungan komunikasi antara DPRD NTB dan Pemerintah Provinsi NTB tetap berjalan baik.
Ia membantah penundaan agenda tersebut disebabkan adanya kebuntuan komunikasi atau ketegangan antara lembaga legislatif dan eksekutif.
“Tidak, aman-aman saja komunikasi,” tegasnya.
Isvie juga memastikan penjadwalan ulang melalui Banmus merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan yang harus ditempuh agar agenda paripurna dapat kembali dilaksanakan sesuai tata tertib DPRD. (Iba)
