Detikntbcom – Ancaman perdagangan orang masih menjadi momok serius bagi masyarakat pedesaan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Meski kampanye migrasi aman terus digencarkan melalui berbagai saluran, faktanya masih banyak warga yang terjebak dalam rayuan calo ilegal dan penempatan nonprosedural.
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB Baiq Nelly Yuniarti mengakui bahwa strategi kampanye yang selama ini diterapkan belum sepenuhnya menyentuh akar rumput. “Selama ini kami memang sudah melakukan berbagai kampanye melalui media digital. Tapi kami sadar, itu belum cukup menjangkau masyarakat yang paling rentan,” ujar Nelly, Kamis 31 Juli 2025.
Menurutnya, masih banyak masyarakat desa yang tidak akrab dengan platform digital, sehingga pesan-pesan migrasi aman kerap tidak sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Ke depan, Disnakertrans NTB akan mengubah pendekatan dengan turun langsung ke lapangan. “Kami ingin lebih banyak hadir langsung di tengah-tengah mereka,” tegasnya.
Kolaborasi Jadi Kunci
Nelly mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan dalam menyampaikan informasi tentang migrasi aman. “Informasi ini tidak bisa hanya berhenti di media sosial atau ruang-ruang formal. Harus disampaikan langsung, dengan pendekatan humanis dan partisipatif,” tambah mantan Kepala Dinas Perdagangan NTB tersebut.
Menurutnya, tokoh masyarakat, organisasi lokal, kader desa, hingga kelompok buruh migran memiliki peran penting karena kedekatan emosional dan kultural mereka dengan warga. Kampanye pun akan lebih mudah diterima jika dilakukan oleh pihak-pihak yang dipercaya masyarakat.
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Himpunan Buruh Migran Indonesia (HIBMI) turut memberikan masukan kritis kepada Disnakertrans. Mereka menyoroti lemahnya penyebaran informasi ke desa-desa kantong pekerja migran. “Masih banyak warga yang tidak paham perbedaan antara jalur resmi dan ilegal. Ini membuat mereka sangat rentan ditipu oleh perekrut gelap,” ungkap Nelly.
Perkuat Koordinasi dan Data
Sebagai tindak lanjut, Disnakertrans NTB akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan desa, serta mendorong peran aktif perangkat desa, TP PKK, dan Karang Taruna dalam kampanye migrasi aman.
Selain itu, pemanfaatan data desa akan menjadi strategi baru dalam memetakan wilayah rawan perdagangan orang. Dengan begitu, sosialisasi bisa dilakukan lebih tepat sasaran.
“Setiap desa punya karakteristik yang berbeda. Jadi pendekatannya pun tidak bisa disamakan. Ini butuh perencanaan dan kerja bersama,” ujar Nelly.
Disnakertrans juga mendorong pembentukan forum komunikasi reguler antar pemangku kepentingan. Forum ini diharapkan bisa mempercepat respons atas laporan masyarakat serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran secara lebih efisien dan berbasis data.
“Pintu pengaduan akan selalu terbuka. Setiap laporan akan ditindaklanjuti berdasarkan bukti yang valid,” katanya.
Komitmen Pemerintah Daerah
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Tidak boleh ada celah bagi pelaku TPPO. Kita harus menciptakan lingkungan yang aman dan bermartabat bagi seluruh warga NTB, khususnya mereka yang ingin bekerja ke luar negeri secara legal,” tegasnya.
Menurut Iqbal, perlindungan terhadap pekerja migran asal NTB merupakan prioritas dalam menjaga harkat dan martabat masyarakat. “NTB harus menjadi provinsi yang aman dan bermartabat bagi warganya,” tandasnya. (Iba)
