Detikntbcom – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dikelola secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat Rapat Paripurna pembahasan sekaligus persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (28/11).
“Saya bersyukur melalui proses pembahasan ini bisa memahami secara lebih mendalam harapan dan pandangan anggota dewan. Dengan pemahaman itu, kita harus memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Gubernur Iqbal.
Ia menyampaikan bahwa pembahasan APBD 2026 berlangsung dinamis namun tetap objektif, konstruktif, dan terbuka. Gubernur mengapresiasi kerja keras DPRD NTB dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan secara maraton di tengah keterbatasan waktu.
“Laporan dari staf sering saya terima hingga pukul satu atau dua dini hari. Banyak yang tetap bekerja meski dalam kondisi kurang fit. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi,” tuturnya.
APBD 2026, lanjut Gubernur, merupakan komitmen moral dan politik antara eksekutif dan legislatif untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Prioritas pembangunan diarahkan pada penguatan sumber daya manusia, peningkatan daya saing ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, serta penguatan ketahanan lingkungan.
Menanggapi catatan dan rekomendasi DPRD, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal menegaskan sejumlah langkah strategis, salah satunya efisiensi belanja kendaraan dinas melalui penggunaan mobil listrik.
“Dengan kendaraan listrik, kita bisa menghemat sekitar Rp5 miliar hingga Rp25 miliar per tahun dibandingkan biaya pemeliharaan kendaraan konvensional,” tegasnya.
Selain efisiensi belanja, Pemprov NTB juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui ekstensifikasi sektor-sektor potensial serta percepatan inventarisasi aset daerah. Sejumlah program strategis yang didukung pendanaan pemerintah pusat tetap dilanjutkan, di antaranya revitalisasi jalan daerah, rehabilitasi irigasi, perbaikan sekolah, serta pengembangan kampung nelayan yang ditargetkan mencapai 40 lokasi pada periode 2026–2027.
Dalam aspek kebencanaan, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa pemerintah daerah bergerak cepat merespons bencana banjir di Bima dan Lombok Timur. Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah pemasangan Jembatan Bailey untuk memulihkan akses transportasi masyarakat.
“Jembatan Bailey ini hanya membutuhkan waktu sekitar tujuh hari untuk berdiri, sehingga aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat bisa segera kembali berjalan,” jelasnya.
Di akhir sambutan, Gubernur NTB mengajak seluruh elemen masyarakat—mulai dari akademisi, dunia usaha, hingga generasi muda—untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
“Pemerintah dan DPRD tidak dapat bekerja sendiri. Semangat kebersamaan seluruh masyarakat NTB adalah kunci mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya.
