Detikntbcom – Anggota DPRD NTB Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu, Harwoto, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun selama masa reses pada 5–12 Juni 2026. Berbagai usulan didominasi kebutuhan infrastruktur dasar, dari pembangunan jalan tani, drainase, lapen gang hingga gedung serbaguna desa.
Duta Partai Golkar dari Bima itu mengatakan, kebutuhan infrastruktur masih menjadi persoalan utama yang disampaikan masyarakat di sejumlah titik reses. Menurutnya, akses jalan tani menjadi salah satu aspirasi paling dominan karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat pedesaan.
“Yang paling banyak disampaikan masyarakat adalah kebutuhan pembukaan dan peningkatan jalan tani. Selain itu ada juga usulan drainase dan lapen gang yang memang sangat dibutuhkan warga,” ujar Harwoto, Jumat 19 Juni 2026.
Tiga Desa Usulkan Gedung Serbaguna
Selain infrastruktur jalan dan drainase, masyarakat juga mengusulkan pembangunan gedung serbaguna di beberapa desa. Harwoto menyebut sedikitnya terdapat tiga desa yang menyampaikan kebutuhan tersebut.
Ketiga desa dimaksud yakni Desa Rato dan Desa Lambu, Kecamatan Lambu serta Desa Kaboro yang berada di wilayah Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima.
Menurutnya, keberadaan gedung serbaguna dinilai penting sebagai pusat kegiatan masyarakat, baik untuk kegiatan sosial, kemasyarakatan, maupun pelayanan publik di tingkat desa.
“Ada tiga titik usulan pembangunan gedung serbaguna yang menjadi perhatian kami, yakni di Desa Rato, Desa Lambu dan Desa Kaboro. Aspirasi ini kami tampung dan akan kami perjuangkan sesuai mekanisme penganggaran yang ada,” katanya.
Diupayakan Masuk APBD Perubahan dan APBD 2027
Harwoto menjelaskan seluruh aspirasi yang diterima akan dikaji berdasarkan tingkat urgensi dan kesiapan program. Untuk kebutuhan yang dianggap mendesak, pihaknya akan berupaya mendorong agar dapat masuk dalam APBD Perubahan 2026.
Sementara usulan lainnya akan diperjuangkan melalui APBD Murni Tahun Anggaran 2027, baik melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD maupun melalui program pemerintah daerah.
“Yang sifatnya sangat mendesak akan kami dorong masuk pada APBD Perubahan. Sedangkan yang lainnya akan kami perjuangkan agar bisa terealisasi pada APBD Murni 2027,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan selama reses tidak akan berhenti pada tahap penyerapan semata, melainkan akan terus dikawal hingga proses pembahasan anggaran.
Komitmen Kawal Aspirasi Masyarakat
Harwoto menambahkan, reses merupakan instrumen penting bagi anggota legislatif untuk memastikan kebutuhan riil masyarakat dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Karena itu, hasil reses akan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan program dan anggaran di DPRD NTB.
“Kami memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami kawal. Persoalannya tinggal pada mekanisme dan kemampuan anggaran, apakah bisa melalui APBD Perubahan atau APBD Murni. Yang jelas, semuanya akan kami perjuangkan,” tegasnya.
Melalui hasil reses tersebut, Harwoto berharap pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Bima, Dompu, dan Kota Bima dapat semakin merata sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. (Iba)
