Detikntbcom – Setelah melalui tahapan dan proses yang panjang, sejumlah fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) akhirnya memberikan tanggapan terhadap pengajuan hak interpelasi yang diajukan oleh 14 anggota DPRD sebagai pengusul beberapa waktu lalu di DPRD NTB.
Wacana interpelasi itu muncul atas carut marut pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) 2024 di semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
Sejumlah fraksi yang menolak untuk melanjutkan pembahasan interplasi tersebut antara lain Fraksi Partai Gerindra, PKS, PKB, PPP dan Fraksi Amanat Bintang Nurani Rakyat (ABNR). Dua Fraksi menyetujui yaitu Fraksi Demokrat dan Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (FPPR). Sementara Partai Golkar abstain.
Wakil Ketua DPRD NTB Yek Agil menegaskan, semua fraksi diberikan hak dan ruang untuk memberikan pandangannya terhadap pengajuan interplasi tersebut.
Tentu katanya, semua fraksi yang ada di DPRD itu punya otonomi tersendiri dan tidak boleh diintervensi oleh pimpinan DPRD NTB.
“Kalau melihat tadi sama-sama kita mendengarkan dari 8 Fraksi itu 5 fraksi menolak, satu abstain dan satu lagi menyetujui,” ungkap politikus PKS itu usai memimpin paripurna DPRD NTB, Kamis 23 April 2025 di Gedung DPRD NTB di Mataram.
Nantinya rapat paripurna lanjutan soal pandangan fraksi itu akan diputuskan pada paripurna yang akan digelar, Senin 5 Mei 2025.
“Tentunya akan di-voting karena tadi kan hanya pandangan fraksi. Karena nantinya diselesaikan melalui mekanisme voting,” katanya.
Bantah Dewan Ompong
Yek Agil menegaskan, tidak ada istilah ompong di dalam pandangan fraksi-fraksi itu. Karena fraksi-fraksi tersebut punya pandangan-pandangan tersendiri dan pandangan itu semuanya dilihat dari saintifik kemudian dilihat juga dari pertimbangan-pertimbangan matang.
“Jadi tidak ada yang dikatakan pandangan A lebih bagus dari pandangan B. Semua memiliki pandangan-pandangan yang kuat dan tentu ini yang kita hargai dinamika politik yang ada di DPRD NTB,” tegasnya. (Iba)
