Beban Koperasi Tambang Rakyat Dinilai Mencekik, Fraksi Demokrat Desak Pemprov NTB Pangkas Koefisien 16 Persen

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, Syamsul Fikri, saat membacakan pandangan fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD NTB Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD NTB di Kantor Gubernur NTB, Senin (16/11/2026). (Iba)
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, Syamsul Fikri, saat membacakan pandangan fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD NTB Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD NTB di Kantor Gubernur NTB, Senin (16/11/2026). (Iba)

Detikntbcom – Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB segera mempercepat pembahasan dan penetapan regulasi penyelenggaraan pertambangan rakyat.

Selain memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penambang, regulasi tersebut dinilai penting untuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan secara legal, tertib, dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, Syamsul Fikri, saat membacakan pandangan fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD NTB Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD NTB di Kantor Gubernur NTB, Senin (16/11/2026).

Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat menilai percepatan regulasi pertambangan rakyat tidak boleh hanya berorientasi pada pemberian legalitas aktivitas penambangan. Lebih dari itu, aturan tersebut harus menjadi instrumen pemerintah untuk melakukan pengawasan, penataan wilayah pertambangan, perlindungan lingkungan, sekaligus mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah.

“Keberadaan regulasi tersebut menjadi penting sebagai landasan hukum dalam memberikan kepastian usaha, perlindungan terhadap masyarakat penambang, serta memastikan aktivitas pertambangan rakyat dapat berlangsung secara legal, tertib, dan berwawasan lingkungan,” demikian pandangan Fraksi Demokrat yang disampaikan Syamsul Fikri.

Soroti Ketidakkonsistenan Tarif IPR

Selain mendorong percepatan regulasi, Fraksi Demokrat juga menyoroti indikasi ketidakkonsistenan pengaturan tarif pengelolaan Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2026.

Syamsul Fikri menjelaskan, Pasal 75 ayat (4) Perda tersebut menyebutkan biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada ketentuan kementerian yang membidangi energi dan sumber daya mineral (ESDM).

Namun, pada Lampiran III halaman 549, tercantum tarif sebesar Rp1,5 juta per hektare per tahun. Sementara itu, Keputusan Menteri ESDM Nomor 174.K/MB.01/MEM.B/2024 pada Lampiran VI Bagian B angka 1 mencantumkan biaya pengelolaan wilayah sebesar Rp40 ribu per hektare.

Bahkan, angka Rp40 ribu tersebut masih digunakan dalam contoh penghitungan pada lampiran perda yang sama.

Atas perbedaan tersebut, Fraksi Demokrat meminta Pemprov NTB memberikan penjelasan resmi mengenai dasar hukum dan metode penghitungan penetapan tarif Rp1,5 juta per hektare. Penjelasan itu juga diminta disertai dokumen pendukung serta hasil evaluasi dan penyempurnaan regulasi.

Fraksi Demokrat turut mendorong pemerintah daerah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ESDM untuk memastikan kesesuaian ketentuan tersebut.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah diminta melakukan penyelarasan regulasi melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pengawasan terhadap pemungutan tarif yang sudah berjalan juga perlu dilakukan guna memastikan tidak terjadi pungutan yang melampaui ketentuan.

Minta Koefisien Pengelolaan Pengusahaan Diturunkan

Persoalan lain yang menjadi perhatian Fraksi Demokrat adalah biaya pembinaan aspek pengelolaan pengusahaan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 Lampiran III Perda NTB Nomor 3 Tahun 2026.

Fraksi meminta pemerintah menjelaskan tarif, angka, maupun koefisien yang akan digunakan sebagai dasar penentuan biaya tersebut.

Demokrat juga menilai pengenaan biaya pengelolaan pengusahaan sebesar 16 persen dari hasil penjualan untuk pendapatan daerah berpotensi memberatkan masyarakat penambang dan mengurangi minat investor untuk bekerja sama dengan pemilik IPR.

Karena itu, Fraksi Demokrat mempertanyakan dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan koefisien 16 persen, termasuk apakah penetapannya telah didukung naskah akademik.

Sebagai alternatif, Fraksi Demokrat menyarankan agar beban biaya bagi koperasi atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak disamakan dengan perusahaan besar pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Fraksi tersebut mengusulkan koefisien bagi koperasi sebesar 5 persen agar pengelolaan pertambangan rakyat tidak terbebani biaya yang sama dengan perusahaan berskala besar.

Persoalkan Perbedaan Tarif Jaminan Reklamasi

Fraksi Demokrat juga menyoroti perbedaan besaran biaya jaminan reklamasi (Jamrek) dalam perda untuk sejumlah wilayah pertambangan rakyat di NTB.

Menurut Fraksi Demokrat, Keputusan Menteri ESDM Nomor 344 Tahun 2025 telah menetapkan besaran jaminan reklamasi untuk Provinsi NTB pada 2026 sebesar Rp196,6 juta per hektare untuk jangka waktu 10 tahun.

Dengan ketentuan tersebut, Fraksi Demokrat mempertanyakan alasan adanya perbedaan tarif Jamrek ant wilayah pertambangan rakyat dalam perda.

Fraksi menilai perlu ada penjelasan dan penyesuaian agar penetapan biaya jaminan reklamasi memiliki dasar yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi koperasi pemegang IPR.

Minta Tenggat Pembayaran Jamrek Diperpanjang

Tak hanya soal besaran tarif, Fraksi Demokrat turut mempersoalkan ketentuan pembayaran jaminan reklamasi sebesar 75 persen pada bulan pertama setelah IPR diterbitkan.

Syamsul Fikri menilai ketentuan tersebut cukup memberatkan koperasi, mengingat pemegang IPR belum tentu langsung melakukan kegiatan produksi setelah izin diterbitkan.

Koperasi masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan operasional, peralatan, dan tahapan produksi. Proses persiapan hingga mulai berproduksi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar empat sampai enam bulan.

“Fraksi Partai Demokrat menyarankan untuk berkomunikasi dengan Kementerian ESDM agar diberikan waktu selama empat bulan, bukan satu bulan,” demikian salah satu poin rekomendasi Fraksi Demokrat. (Iba)

Dukung Artikel Ini

Bila artikel ini memberi informasi atau sudut pandang yang berguna, kirimkan tepuk tangan sebagai apresiasi kepada tim redaksi. Terima kasih telah membaca.

Apresiasi Anda membantu redaksi terus menghadirkan liputan dan cerita berikutnya. Proses pembayaran dilakukan dengan aman.