Mataram (Detikntbcom) – Anggota DPRD NTB H Ruslan Turmuzi menyoroti soal Aparatur Sipil Negara (ASN) pemprov NTB kerap dibebani di setiap event.
Beban tersebut kata Ketua Fraksi Gabungan Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (BPNR) DPRD NTB ini antara lain seperti himbauan pembelian tiket WSBK untuk dibagikan gratis dan yang belum lama ini soal dana stunting dipotong Rp500 ribu per ASN setelah disuarakan dewan batal dilaksanakan.
“Kalau ASN kita tahu rata-rata, walaupun sedikit. Jangan pemerintah selalu dibebankan kepada ASN. Event itu bisnis jadi tau sendiri,” kata Ruslan pada Jumat, 11 November 2022 di Mataram.
Politisi PDIP ini juga sejak lama meminta kepada pemerintah agar tidak terlalu jauh melibatkan ASN.
“Tidak boleh melibatkan telalu jauh kepada ASN. Coba siapa sekarang jadi panglima lapangannya. Kalau sifatnya B to B profesional aja pemerintah hanya suport, ada dampak ke daerah, dari event apapun,” katanya.
“Kita punya modal dibawa investor ke luar, kalau promosi jauh-jauh hari dianggarkan. Kasianlah ASN walaupun kecil, ada bencana ASN, ada PON ASN, jangan sampai jadi kebiasaan. Kemarin mau dipotong 500 ribu dari ASN untuk program stunting, pemerintah harus cari sendiri dananya padahal anggaran dari pusat ada, gagal juga kan itu,” tegas Ruslan.
Ruslan menyebut sebagai tuan rumah harus ramah dan murah senyum. Bukan semua harus ditanggung masyarakat. “Dalam hal ini saya tidak sepakat,” tegas Ruslan. (Iba)
