Beranda blog

KPID minta TV nasional berjaringan siarkan konten lokal di jam prime time

0
Anggota komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTB Husna Fatayati

Mataram (Detikntbcom),- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta televisi nasional yang bersiaran di daerah atau disebut sengan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) agar dapat menyiarkan konten lokal di jam-jam produktif (prime time).

“TV berjaringan yang bersiaran di NTB rata-rata masih belum optimal menayangkan konten lokal di jam prime time. Jamnya tayangnya ini harus diubah,” ungkap komisioner KPID NTB Husna Fatayati, Jumat (25/6) di Mataram.

Pihaknya terus mengawal dengan cara mengevaluasi dan meminta komitmen para perusahaan televisi tersebut untuk menayangkan konten lokal di jam yang paling banyak masyarakat menonton. Sehingga masyarakat disuguhkan dengan kearifan lokal yang ada di NTB.

Pihaknya mengakui, dari 13 SSJ yang ada di NTB, rata-rata belum optimal dalam memenuhi porsi 10 persen tayangan lokal.

“Dan konten lokal itu jangan lagi ditayangkan pada jam tahajjud. Ini yang harus kita maksimalkan ke depannya. Terlebih pemenang mux di NTB untuk lembaga penyiaran swasta (LPS) bukan berasal dari pengusaha lokal,” ujar perempuan cantik yang juga calon komisioner KPID periode kedua ini.

Maka pihaknya nanti harus menjamin dan melindungi para pengusaha lokal serta konten lokalnya agar tetap hidup. Karena ini adalah Amanat UU Penyiaran yang wajib dipenuhi, tidak hanya bicara minimal 10 persen bahkan secara bertahap dapat meningkat menjadi 50 persen dari total jumlah durasi siaran.

Oleh karena itu pihaknya mendorong untuk dilakukan revisi atas UU penyiaran 32/2002. Hingga saat ini perubahan UU tersebut belum dibahas kembali di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.

“Sudah lima tahun lebih pernah masuk Prolegnas tapi belum dibahas. Kita ingin sekali mendorong revisi UU ini agar selaras dengan perkembangan zaman”, ujarnya.

Menurut Husna, ada dua pilar utama yang akan menjadi tugas KPID ke depan yaitu sosialisasi dan literasi. Sosialisasi yang dimaksud adalah sosialisasi digitalisasi penyiaran yakni memastikan masyarakat mengetahui dan memperoleh informasi terkait penyiaran digital di Indonesia yang akan segera dieksekusi paling lambat tahun depan.

“NTB masuk dalam tahap ketiga untuk melakukan Analog Switch Off (ASO) yaitu tanggal 31 Maret 2022 berdasarkan Permenkominfo No. 6/2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Masyarakat NTB tidak akan lagi mendapat siaran yang bersemut, namun akan menikmati siaran digital dengan gambar dan suara yang jernih,” pungkasnya. (Iba)

KLB Demokrat Deli Serdang ajukan pengesahan kepengurusan ke PTUN Jakarta

0
Kuasa hukum KLB Demokrat Deli Serdang Rusdiansyah SH.,MH (Ist)

Jakarta (Detikntbcom),- Kuasa Hukum Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat Deli Serdang Rusdiansyah. S.H., M.H secara resmi mendaftarkan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jumat (25/6).

“Meminta Pengadilan mengesahkan KLB yang diadakan di Deli Serdang Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu, yang mana menghasilkan Jenderal (Purn) Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat 2021-2025,” pinta Rusdiansyah.

Sebagaimana diketahui, pasca ditolaknya pengesahan hasil KLB Deli Serdang oleh Menteri Hukum dan HAM, belum pernah ada upaya hukum yang dilakukan oleh kliennya ke pengadilan.

Oleh Karena itu, langkah itu kata mantan aktivis HMI Jakarta ini adalah upaya hukum pertama kali yang dilakukan agar kepengurusan hasil KLB diakui negara melalui gugatan tata usaha negara ke PTUN Jakarta.

Menurutnya, gugatan tata usaha yang dilayangkan KLB Demokrat Deli Serdang teregistrasi dengan No. 150/G/2021/PTUN.JKT, di mana yang menjadi tergugat adalah Menteri Hukum dan HAM RI selaku pejabat atau badan tata usaha negara.

Dalam materi gugatan dijelaskan beberapa alasan hukum mengapa KLB Demokrat Deli Serdang harus disahkan.

Pertama, KLB konstitusional karena diikuti oleh pemilik suara sah yaitu para pengurus Demokrat Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

Kedua KLB dilakukan secara demokratis dan konstitusional mengikuti ketentuan UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat tahun 2015.

“Ketiga, KLB merupakan hasil desakan dari pendiri, senior, dan pengurus Partai Demokrat di daerah-daerah,” kata pria disapa Jeby ini.

Jeby berharap nantinya PTUN Jakarta menyidangkan dan memutuskan perkara ini secara adil dan objektif sehingga putusan yang dihasilkan tentunya akan memenangkan KLB Deli Serdang yang memang dihasilkan dari forum yang demokratis dan konstitusional Partai Demokrat.

Dengan gugatan ini pihaknya berharap kader-kader Partai Demokrat di daerah tetap sabar dan tenang menunggu perkara ini mempunyai putusan yang berkekuataan hukum tetap sembari berdoa KLB Deli Serdang diberi kemenangan.

“Gugatan ini kami ajuikan selain untuk kepentingan hukum klien, kami persembahkan untuk rakyat Indonesia dan dunia demi tegaknya hukum, keadilan, hak asasi manusia dan Demokrasi. Dan agar ke depan tidak ada lagi hak-hak dan kedaulatan anggota di rampas,” terangnya.(Iba)

Bejat, oknum polisi diduga cabuli bocah, Sari Yuliati minta dipecat

0
Anggota DPR RI Komisi III Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T (Ist)

Jakarta (Detikntbcom),- Dugaan kasus pemerkosaan terhadap bocah perempuan berusia 16 tahun yang dilakukan oleh oknum Polisi di Maluku Utara telah mencoreng nama baik Polri.

Apalagi kejadian itu berlangsung di sebuah Polsek di Halmahera Utara, Malut, beberapa waktu lalu.

Menanggapi kasus biadab oknum Polisi itu, Sari Yuliati, anggota Fraksi Partai Golkar dari Dapil NTB II merespon keras kelakuan bejat oknum berinisial Bripka II.

“Itu perbuatan tercela yang sangat biadab. Apalagi korban adalah anak di bawah umur dan pelakunya adalah polisi yang seharusnya melindungi masyarakat,” kata Sari Yuliati seperti siaran pers diterima, Rabu (24/6).

Peristiwa itu berawal saat korban bersama temannya berkunjung ke Sidangoli pekan lalu. Karena sudah larut malam, keduanya memutuskan untuk menginap.

Namun tanpa alasan yang jelas, keduanya dibawa oleh oknum polisi ke polsek dengan menggunakan mobil patroli.

Setibanya di Polsek Jailolo Selatan, korban bersama temannya diperiksa di ruangan yang terpisah. Dalam pemeriksaan itu, salah satu korban diduga disetubuhi oleh oknum Briptu II. Jika tidak menuruti nafsu bejatnya, korban diancam bakal dipenjara.

Menyikapi kasus itu, secara tegas, Sari meminta kasus ini untuk diusut secara tuntas sesuai proses hukum yang berlaku.

Ia juga mengapresiasi langkah penyidik Polda Malut yang telah memeriksa para saksi dan sudah melakukan rekonstruksi kasus tersebut.

Dalam waktu dekat berkas perkara kasus yang diduga melanggar pasal 76D UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak akan dilimpahkan ke Kejaksaan.

Polisi akan menerapkan pasal 80, 81 Undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun.

Selain hukuman maksimal yang harus diterima oleh si pelaku, Sari Yuliati juga meminta agar tersangka juga dipecat karena telah melanggar kode etik Polri.

“Pecat, hukum seberat-beratnya. Komisi III akan mengawal kasus ini,” tegas Sari Yuliati.

Sari menegaskan bahwa pelaku harus diberikan hukuman seberat-beratnya, karena sebagai polisi seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat.

“Hukum berat dan harus bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku atau siapapun yang coba-coba memikirkan apalagi sampai mengulangi perbuatan itu,” pungkas Sari.

Untuk korban, Sari juga meminta agar diberikan perhatian dan perlindungan maksimal.

Ia mengingatkan akan adanya efek trauma akibat kekerasan seksual yang bisa dialami korban seumur hidupnya.

“Kami juga meminta Komnas HAM dan KPAI serta LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban) untuk memantau dengan ketat perkembangan jiwa si korban,” tutur Sari.

Sari juga menyerukan agar Polri, secara aktif melakukan pembinaan terhadap anggotanya, agar bisa mewujudkan Polisi yang Presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan).

“Di tengah institusi Polri yang sedang berusaha keras memperbaiki citra Kepolisian dengan sebaik-baiknya, apa yang dilakukan Oknum itu justru menghancurkannya,” katanya.

“Oleh sebab itu pelaku harus dipecat dan dihukum seberat-beratnya. Hal ini jangan sampai menurunkan lagi kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” ungkap Sari yang juga anggota Fraksi Partai Golkar itu. (Iba)

Kasus korupsi bibit jagung 2017 rugikan negara Rp27 miliar libatkan 4 tersangka

0
Sejumlah tersangka kasus korupsi pengadaan bibit jagung tahun 2017 dikawal tim dari Kejati NTB (Ist)

Mataram (Detikntbcom),- Kejaksaan Tinggi NTB telah resmi menerima perhitungan kerugian negara atas kasus penyimpangan pengadaan benih jagung pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan perwakilan NTB.

“Penyidik Pidana Khusus Kejati NTB telah resmi menerima perhitungan kerugian keuangan negara perkara penyimpangan pengadaan benih jagung pada Distanbun TA 2017 dengan total kerugian keuangan negara sebesar Rp 27 M lebih,” ungkap Kasi Penkum Kejati NTB, Selasa (22/6) di Mataram.

Kasi Penkum Kejati NTB Dedi Irawan

Untuk diketahui, pengadaan benih jagung tersebut dilaksanakan oleh dua rekanan dan Direktur masing-masing rekanan telah ditetapkan sebagai tersangka yakni PT SAM dengan direkturnya berinisial AP dan PT WBS dengan direkturnya LIH, termasuk di antaranya Kadis Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTB serta seorang PPK.

“Dari hasil perhitungan sementara penyidik Kejati NTB sebesar Rp 15.4 M,” kata Dedi.

Dari hasil perhitungan penyidik tersebut lanjutnya, diserahkan pada lembaga yang berwenang melakukan audit penggunaan keuangan negara yakni BPKP Perwakilan NTB untuk menghitung kembali kerugian negara dari pengadaan benih jagung tersebut.

Kemudian pada, Senin (21/6) kemarin Kejati NTB resmi menerima hasil PKN tersebut dengan total perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp 27.354.727.500,- dengan perincian masing masing yakni kerugian negara dari pengadaan oleh PT SAM mencapai Rp 15.433.260.000,- dan kerugian negara dari pengadaan benih jagung oleh PT WBS sebesar Rp 11.921.467.500.

Dari pengungkapan kasus tersebut ditetapkan empat orang tersangka dengan sangkaan pasal 2 UU 31/1999 dan atau pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Dengan diterimanya hasil perhitungan kerugian keuangan negara tersebut, maka unsur merugikan keuangan negara telah rampung dan dalam waktu dekat untuk tahap selanjutnya akan dilakukan pelimpahan tahap II oleh penyidik pada penuntut umum,” tutupnya. (Iba)

Inge Anggraini, sosok siswi teladan dimiliki NTB dengan segudang prestasi

0
Sosok IGA Inge Anggraini seorang siswi teladan dengan segudang prestasi (Ist)

Mataram (Detikntbcom),- Mungkin nama IGA Inge Anggraini ini belum terlalu dikenal publik khususnya di Nusa Tenggara Barat. Ia adalah satu di antara sekian banyak siswi di NTB khususnya Kota Mataram yang mempunyai segudang prestasi.

Terlahir di Kota Mataram pada 19 Desember 2008 silam anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan IGB Weda Gama ini telah menorehkan banyak prestasi di berbagai bidang akademik dan non akademik.

Prestasi yang cukup membanggakan adalah ketika Inge Anggraini berhasil masuk jadi Juara III Solo, juara II duo, juara II team sekaligus dalam satu event lomba dancer terbesar di NTB yakni International Dancer Asia (IDA) Competition tahun 2018. Event ini diikuti tidak hanya dari Indonesia khususnya Lombok tetapi juga dari negara lain.

Tidak hanya pandai dalam menari tari tradisional, remaja putri yang murah senyum dan ramah ini rupanya sejak TK, Inge sudah menjadi juara. Terbukti sejumlah prestasi sudah Ia raih.

Di antaranya mendapat juara III Lomba menggambar TK Pembina tahun 2015, juara II Lomba Fashion Show se-TK Kota Mataram untuk Busana Adat dalam rangka event Kartini Day Alfamart tahun 2015, juara II mewarnai SDK Santo Antonius tahun 2015 dan di tahun yang sama juga mendapatkan juara I Mewarnai di SDK Santo Antonius.

Saat memasuki jenjang pendidikan SD kelas I, Inge Anggraini mendapat Juara III saat mengikuti Lomba Busana Nusantara (Sata Warsa SDN 1 Cakra) TK Kota Mataram 2015 dengan juri Budayawan NTB. Dimana yang menjadi persaingan yang cukup ketat saat itu karena harus ada pengetahuan tentang ragam busana adat keseharian dalam lomba tersebut.

Selanjutnya berturut-turut diundang dan mengisi acara dalam berbagai event kejuaraan anak-anak yang menampilkan Inge dalam berbagai talent yang dimiliki yaitu menyanyi, tari tradisional, model, dancer hiphop dan bercerita dalam bahasa Inggris, termasuk mengisi acara dalam Ceria dunia anak di TVRI NTB dan berkesempatan tampil sebagai presenter cilik berbahasa Inggris di Lombok TV.

Selain aktif mengisi acara anak, di sela waktu luang Inge Anggraini juga tetap mengikuti ajang lomba saat itu dan berhasil menjadi juara, di antaranya juara harapan II Lomba Fotogenic Be Star Tallent FX Sudirman di Jakarta 2016 dan di tahun yang sama juara I Lomba Fotogenic untuk katagori SD.

Tidak hanya itu, Inge Anggraini juga mendapatkan siswa terbaik taman budaya Provinsi NTB saat kelas III SD untuk tingkat dasar A tahun 2016 dan sesudahnya menjadi 3 best leader untuk teman-teman satu kelas tarinya.

Selanjutnya, untuk lomba antar sekolah yang diadakan Clevo tahun 2017, Inge berhasil meraih juara 1 Finalis untuk lomba antar sekolah dan sebagai Favorite Clevo-6 Pulau Lombok 2017 untuk talent dancer dan masih dalam talent yang sama, sebagai juara II Lomba Kids Dancer Competition Carolina Prestasi lainnya di tahun yang sama Inge Anggraini juga berhasil meraih sebagai Pengisi Acara Terbaik Anak Miattec Expo dua kali berturut-turut yaitu tahun 2016 dan 2017 yang menampilkan bakat storytellingnya.

Pada tahun 2018 untuk modelling, kembali meraih Juara II Model Lunar Fortune PSMTI NTB, Harapan II Pentas Seni Anak untuk talent dancer se-kota Mataram dan juara II Finalis Indonesia Model Hunt 2018.

Untuk tahun 2019 Inge Anggraini juga meraih juara II Menyanyi Solo lagu kebangsaan Indonesia yang diadakan Transmart, juara II Eskul TicTac, juara II dancer grup HUT. Aletheia-43 dan meraih juara serta mencatatkan namanya jadi The Best Winner Storytelling 2019 SMB-6 yang diadakan Spendu Mataram.

Prestasinya tidak hanya Sampai disitu, di tahun 2020, Inge Anggraini juga mendapat Juara I Model Casual Puri Bunga, dan saat ini berhasil masuk sebagai Finalis Smart Look Model 2021 katagori remaja, dimana lomba ini adalah ajang lomba model yang diadakan untuk seluruh model multitalenta dan pesertanya dari seluruh Indonesia.

Selain itu dalam beberapa kesempatan, sebagai seorang remaja dengan basic modelling Inge juga mendapat kesempatan dipercaya untuk tampil sebagai model yang membawakan karya designer NTB, salah satunya adalah konsep mayung dimana ia berkolaborasi bersama kakak-kakak model seniornya.

Selain itu juga mendapat kesempatan tampil sebagai Model Endorse pakaian remaja di Bali dan Lombok. Di sela kegiatan belajarnya, Inge juga aktif membuat channel berbahasa Inggris tentang kegiatannya yang dishare di Youtube dengan menggunakan bahasa Indonesia-Inggris miliknya.

Tidak hanya prestasi di bidang non akademik, prestasi akademiknya juga sangat baik, karena dengan aktivitas yang padat tetap memperoleh ranking 3- 5 besar dikelasnya.

Dalam bidang musik, Inge Anggraini selama masa pandemi ia manfaatkan belajar alat musik sehingga dapat memainkan alat musik berupa Gitar dan Ukulele. Beberapa sudah ditayangkan di kanal Youtubenya Inge Vlog, sebagai wadah untuk melatih talentanya selama masa pandemi.

Sebagai remaja tentunya Inge Anggraini memiliki cita-cita dimasa depannya.
Menjadi Duta Besar dan Model profesional menjadi cita-citanya dan dengan bakat yang dimiliki saat usia dini sampai saat ini, ia berharap dapat mewujudkannya.

Akhir kata, IGA Inge Anggraini berpesan kepada teman -teman terutama yang se usianya untuk berkarya semaksimal mungkin.

“Jika teman-teman ingin meraih prestasi seperti saya, harus disiplin waktu, mau giat belajar, jangan mudah menyerah. Jika teman-teman mengikuti lomba, seandainya kalah, jangan kita putus asa, tetap belajar agar dapat memperbaiki kesalahan dan tentunya maju terus. Karena jika kita redup dalam satu event, kita dapat bersinar di event yang lain. Ok, salam seni dari Inge,” pesannya. (Iba)

Gubernur Zul ungkap sejumlah isu menarik di hadapan peserta Lemhanas

0
Gubernur NTB Zulkieflimansyah saat memberi sambutan di acara ramah tamah dengan para peserta dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI, Senin, (21/6) kemarin.

Mataram (Detikntbcom),- Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah mengungkapkan ada tiga isu menarik yang dikembangkan Pemprov.

Dari pengembangan potensi SDM, penyediaan universitas berbasis teknologi hingga penguatan produk-produk lokal melalui pemberdayaan UKM masyarakat NTB.

“Pertama, NTB memiliki Universitas Teknologi Sumbawa (UTS). Kedua, pengiriman mahasiswa NTB study ke luar negeri melalui program 1000 Cendekia. Dan terakhir adalah meningkatkan kapasitas (upgrading capasity) pelaku UKM untuk memproduksi produk-produk lokal yang berkualitas,” ungkap Gubernur di hadapan peserta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI pada acara ramah-tamah di Pandopo Gubernur NTB, Senin, (21/6) kemarin.

Dijelaskannya, UTS didirikan bagi anak-anak muda di NTB agar mereka lebih mengenal Indonesia secara luas.

“UTS di NTB tepatnya di pulau Sumbawa kami menyebutnya dengan sebutan Indonesia mini, kami memperkenalkan Indonesia diera modern, bahwa sudah saatnya masyarakat NTB mempersiapkan diri akan kebutuhan Indonesia” ungkap Doktor Ekonomi tersebut.

Sedangkan program 1000 cendikia, lanjut Doktor Zul, melalui program itu pemerintah mengirim mahasiswa NTB studi keluar negeri, agar mereka memiliki wawasan luas dan memiliki pengalaman besar. Terutama mendorong mereka agar lebih banyak berkontribusi dan mensukseskan event internasional yang akan digelar di NTB.

“Apa lagi sekarang NTB lagi giat-giatnya untuk suksenya balapan motoGP. Dengan demikian masyarakat NTB tidak boleh jadi penonton ditanah sendiri,” ujar pria kelahiran Sumbawa ini.

Tidak hanya itu, mantan anggota DPR RI tersebut juga mengatakan bahwa di NTB sedang giat giatnya meningkatkan kapasitas (upgrading capasity) pelaku UKM untuk memproduksi produk-produk lokal yang berkualitas.

Sehingga dari produk lokal itulah, pemerintah Provinsi NTB telah sukses menggaungkan nya dan dikenal dengan JPS Gemilang ala NTB dan menuai banyak pujian termasuk pujian yang datang langsung dari Presiden Jokowi.

“Diera Covid-19 ini, kami berikan bantuan untuk masyarakat NTB, bantuan JPS Gemilang namanya, dan kami pakai bantuan bersumber dari UKM-UMKM yang ada di NTB,” tutupnya. (Iba)

Progres posyandu keluarga harus dikawal melalui SIP

1

Mataram (Detikntbcom),- Saat mengunjungi posyandu Dusun Mentokok dan Bebie Daye di Lombok Tengah, Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalillah menegaskan, seluruh data dari status Posyandu harus diperkuat melalui Sistem Informasi Posyandu (SIP) yang dikawal mulai dari desa sampai di pemerintah provinsi. Karena pelaporan Posyandu Keluarga ke dalam SIP secara berkala akan memudahkan pemetaan masalah kesehatan di masyarakat.

“Kita berbagi tugas. Kecamatan memantau Puskesmas sebagai induk Posyandu dan kabupaten memonitoring sehingga kebijakan terkait Posyandu bisa tepat selain kami memperhatikan kader kader di desa,” ujar Wagub disela-sela kunjungannya, Senin (21/06).

Ummi Rohmi sapaan akrabnya juga mendorong bagi posyandu yang telah melakukan pelayanan sesuai dengan syarat-syarat pelayanan program Posyandu Keluarga harus segera dilaporkan statusnya. Jika tidak, maka hal itu akan menghambat pada proses sertifikasi kader-kader posyandu.

“Karena sertifikasi kader dapat mempercepat kinerja mereka dalam terwujudnya program kegiatan Posyandu yang semakin baik,” tegas Wagub.

Begitu pula dengan Posyandu Keluarga yang belum maksimal memanfaatkan SIP untuk laporan perkembangan Posyandu meski telah berstatus Posyandu Keluarga dan terintegrasi dengan PAUD dan bank sampah. Beberapa indikasi seperti capaian PPGBM (Pelaporan dan Pencatatan Gizi Berbasis Masyarakat), tingkat ODF (Open Defecation Free), persentase Stunting, pernikahan dini bahkan trafficking dan praktek buruh migran gelap harus dapat terekam dengan baik.

Berdasarkan data dari website “NTB Satu Data” menyebutkan bahwa tahun 2020 , realisasi Posyandu Keluarga di Lombok Tengah dari 1702 Posyandu, 235 diantaranya Posyandu Keluarga. Lombok Timur dengan 1850 Posyandu, diantaranya 289 Posyandu Keluarga serta kota Mataram dengan 356 Posyandu, sudah memiliki 46 Posyandu Keluarga.

Sementara itu, kader Posyandu Dusun Mentokok, Erna Eni Herawati mengatakan ia bersama delapan orang kader lainnya di Dusun Mentokok siap mengembangkan Posyandu.

Selama ini kendala yang dihadapi adalah koordinasi. “Kami siap menjalankan Posyandu Keluarga di Di dusun Mentokok,” kata Erna. (Iba)

Akademisi diminta turun riset jelang rotasi mutasi ASN Bima

0
Sejumlah pembicara pada dialog yang digagas Pusaran NTB di Mataram, Sabtu kemarin

Mataram (Detikntbcom),- Gelombang pro dan kontra terkait dilaksanakannya proses mutasi jabatan pada sejumlah tingakatan lingkup Pemda Bima pada Oktober mendatang.

Kekhawatiran dari aturan soal mutasi dan status ASN dijadikan alat balas dendam oleh bupati dan wakil bupati (Hj. Indah Damayanti Putri dan H.M. Dahlan) untuk memberangus pihak yang tidak mendukungnya saat Pilkada Bima kemarin berlangsung.

Joni Junaidi mengatakan, jika proses pelaksanaan mutasi pada Oktober mendatang, ditunggangi balas dendam politik efek dari Pilkada Bima kemarin. Bisa mendegradasi wibawa pemerintah di mata publik. berpotensi memantik kian meningkatnya gejolak di tengah masyarakat Bima.

“Diskusi terbuka yang kami gagas, bukan dilatari perasaan benci atau tidak suka pada Bupati dan Wakil Bupati Bima. Melainkan, lewat forum ilmiah dengan kekayaan intelektual yang beragam, melahirkan jiwa kritis dengan solusi membangun,” ujarnya.

Forum tersebut katanya, merupakan panggilan jiwa, bentuk pengabdian serta ungkapan cinta untuk tanah kelahiran.

Suaib Quri, SH.I Ketua Komisi Informasi NTB mengatakan, elemen muda harus memiliki jiwa terkait persoalan daerah. Bukan saja polemik mutasi jabatan, tapi sederet persoalan lain.

“Program IDP_DAHLAN hanya manis diatas kertas, tapi tak berjalan maksimal, bahkan gagal,” kata Suaeb.

Tanpa menafikan keberhasilan lain yang mereka capai. Secara keseluruhan, jika dikuliti secara mendalam, program yang dicanangkan bupati dan waki bupati Bima, dinilai gagal. Hanya bertumpu pada bantuan dana pemerintah pusat, tak kreatif.

Dr. Sutarto, MP.d mengatakan, tak boleh secara serta merta menuding kalau mutasi jabatan yang akan di gelar pada Oktober nanti karena balas dendam. Untuk membuktikannya harus dilakukan riset dan kajian di lapangan oleh akademisi yang berkompeten pada soal riset.

“Mutasi jabatan, merupakan amanat undang undang sebagai bentuk penyegaran organisasi demi peningkatan dan perbaikan pelayanan pada masyarakat itu sendiri,” papar Calon Profesor Muda kelahiran Dompu ini.

Pihaknya mengajak semua pihak untuk berpikir positif, termasuk pemerintah dimana pun itu. Mutasi jabatan haruslah dilakukan sesuai mekanisme dan aturan. Termasuk latar belakang atau keahlian dari figur ASN yang nantinya menempati pos yang di percayakan.

Joni Syahrudin, SH mengapresiasi semangat dari para aktifis yang hadir pada diskusi yang digelar. Mahasiswa dan pemuda merupakan lokomotif penggerak, yang wajib hukumnya memelihara sikap kritis yang tentunya harus melahirkan solusi bersifat membangun untuk perbaikan daerah dan pemerintah.

“Kita sangat memahami, politik adalah balas jasa. Termasuk balas dendam. Sebagai rakyat Bima, menghimbau agar bupati dan wakil bupati bersikap negarawan dan bijak,” papar mantan aktifis pergerakan dan pimpinan media ini.

Ia juga menyarankan, tak boleh menyalahkan IDP-DAHLAN, jika pun persoalan tersebut dideteksi benar adanya. Persoalan ini kerap terjadi, juga akibat bisikan oknum tim sukses, karena sesuatu hal atau motif lainnya.

Forum terbuka yang digagas media online Pusaran NTB, pada Sabtu malam (18/6/2021). Mengangkat tema ‘Polemik Mutasi Jabatan Lingkup Pemda Bima, Benarkah Bermotif Politik Balas?’.

Dialog tersebut dihadiri puluhan peserta, baik dari pimpinan/pengurus organisasi kemahasiswaan., Ketua/pengurus lembaga kepemudaan. Juga dihadiri beberapa perwakilan pejabat Pemprov Dinas Kominfotik NTB. (Iba)

Pemerintah didorong bentuk pusat legislasi nasional

0
Ketua Bidang Hukum dan HAM PB HMI Yefri Febriansah (kiri) saat mengikuti Rakernas I PB HMI di Bogor Jawa Barat

Jakarta (Detikntbcom),- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Hukum dan HAM) berencena akan mendorong pemerintah agar membentuk Pusat Legislasi Nasional.

Ide tersebut disampaikan oleh Ketua PB HMI Bidang Hukum dan Ham Yefri Febriansah dalam momentum presentasi Program Kerja di Kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PB HMI yang dilaksanakan di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (19/6/2021).

Menurut Yefri, Pusat Legislasi Nasional itu penting dalam menata sistem hukum nasional dan mempersiapkan hukum Indonesia jangka panjang.

“Tidak hanya penting, ini sangat urgen untuk kepentingan negara besar yang membutuhkan undang-undang yang berkualitas, untuk masa depan Indonesia,” kata Yefri.

Selain itu, sudah lebih 70 tahun Indonesia merdeka, pembentukan Pusat Legislasi Nasional diperlukan agar semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Negara yang peraturan hukumnya harmonis dan untuk jangka panjang dengan corak utuh Indonesia.

“Kita harus punya peraturan perundang-undangan yang singkron, untuk waktu yang lama dan bercorak Indonesia,” ujarnya.

Salah satu contohnya, sampai sekarang Indonesia masih menggunakan KUHP buatan belanda walaupun sudah ada beberapa hal yang sudah terkodifikasi, padahal banyak yang bertentangan dan sudah tidak relevan dengan nilai luhur cita cita bangsa.

“Banyak yang lain juga tidak singkron antar peraturan satu dan lainnya, karena itu ini merupakan urgensi masa depan bangsa dalam bidang hukum untuk segera dibentuk,” tegas Yefri yang juga merupakan Advokat ini.

Sebagai informasi, PB HMI Periode 2021-2023 melaksanakan Rakernas dari tanggal 18 sampai dengan 20 Juni 2021 dengan tema “Konsolidasi Organisasi Menuju Satu Abadi HMI”, kegiatan tersebut merumuskan banyak program yang berorientasi pada kemajuan umat dan bangsa. (Ak/Ist)

Pekerja sawit di Kalteng dibekali nomor kontak Kadisnakertrans NTB

0
Kadisnakertrans NTB Gde Putu Aryadi saat memberikan pengarahan kepada para calon tenaga kerja kepala sawit di Kalteng (Ist)

Mataram (Detikntbcom),- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB mengirim 20 orang pekerja kelapa sawit ke Kalimantan Tengah melalui PT Abinggo, pada Kamis 17 Juni 2021. Kepada para pekerja, Kepala Disnakertrans, Gde Putu Aryadi, menitip nomor handphone.

Para pekerja tersebut, diberangkatkan melalui Bandara International Zainuddin Abdul Majid (BIZAM) menuju Kalteng Jumat pagi dan akan ditempatkan pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi tersebut.

Saat pelepasan, Gede Aryadi menyerahkan bingkisan berupa nomor Telepon dan WA kepada para pekerja dan menitipkan pesan agar menggunakan nomor kontak tersebut untuk melaporkan atau menghubunginya pada kesempatan pertama.

Terlebih lanjutnya, jika pekerja menghadapi permasalahan di tempat kerja juga mendapat perlakuan tidak semestinya, atau mengancam keselamatan dan perlindungan terhadap hak-hak para pekerja.

“Jika menghadapi masalah di tempat kerja, tolong hubungi kami melalui nomor itu. Kami sebagai pembantu Bapak Gubernur NTB Dr. Zul dan Wagub, wajib melindungi dan melayani bapak-bapak. Ini menjadi komitmen kami,” ungkap mantan Irbansus pada Inspektorat Provinsi NTB itu.

Kepada Direktur PT. Abinggo, Nn. Marta, mantan Kadis Kominfotik NTB itu juga meminta jaminan perlindungan dan keselamatan pekerja asal NTB benar-benar dijaga dengan baik sesuai komitmen awal.

Ia menyambut baik peluang dan kesempatan kerja yang ditawarkan Pemerintah Daerah dan para pengusaha perkebunan Kelapa Sawit dari Provinsi di Kalimantan.

Aryadi menjelaskan, sebelum kegiatan pengiriman tenaga kerja asal NTB ke Kalimantan yang difasilitasi Disnakertrans NTB melalui program AKAD dan AKL, sebelumnya pada tanggal 27 April 2021 lalu, pihaknya menerima kunjungan kerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dari Kaltim bersama sejumlah pengusaha, yang menawarkan kesempatan kerja bagi warga NTB untuk direkrut menjadi pekerja kebun sawit.

“Kebetulan Kadis tersebut adalah putra bangsa kelahiran NTB, yang membawa kabar gembira bagi masyarakat yang butuh lapangan pekerja, yakni di Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur ,” kata dia.

Ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap para tenaga kerja. Baik berupa kepastian hukum melalui kontrak kerja serta jaminan keselamatan kerja di daerah tujuan.

“Bagi kami pelajarannya ada di keselamatan kerja, perlindungan kerja dan kepastian hukum, melalui kontrak kerja yang ditandangani berbagi pihak dan pemerintah itu sangat baik dan adanya jaminan keselamatan kerja bagi pekerja juga sangat penting,” tandasnya.

Presiden Direktur PT Abinggo Bintang Buana Wu Cui Ping atau Marta menjelaskan pada tahun 2021 pihaknya menyediakan kuota sebanyak 1950 orang yang akan dipekerjakan di kelapa sawit tersebut.

Prosedur perekrutan sendiri kata Marta melalui jalur resmi dimana para pekerja akan diikat dengan kontrak melalui perjanjian kerja yang disebut “Akad”.

Lebih jauh Marta memaparkan PT Abinggo tidak membebankan biaya kepada calon pekerja. Bahkan gaji yang diterima para pekerja minimal Rp 5 juta.

Selain itu para pekerja juga dilindungi asuransi ketenagakerjaan dam kesehatan. Di lokasi kerja para pekerja nanti akan ditempatkan di perumahan layak huni.

“Kami menekankan kepada user agar memperhatikan semua yang menjadi hak dari para pekerja, dalam akad kerja hak dan kewajiban pekerja jelas tertera, bahkan dalam akad tersebut juga ditandatangani oleh Dinas Tenaga Kerja terkait,” ungkap Marta.

Pada tahun ini, kata Marta perusahaannya membuka lapangan kerja disektor perkebunan kelapa sawit di Kalimantan sebanyak 1950 orang. Pemberangkatan para pekerja sendiri dilakukan secara bertahap.

“Pemberangkatannya bertahap, karena ini dimasa pandemi jadi tidak bisa dalam jumlah besar, proses pemberangkatannya juga harus sesuai protokol kesehatan Covid-19,” pungkasnya. (Iba)

Recent Articles

Trending Now

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.