Beranda Breaking News Kasus korupsi bibit jagung 2017 rugikan negara Rp27 miliar libatkan 4 tersangka

Kasus korupsi bibit jagung 2017 rugikan negara Rp27 miliar libatkan 4 tersangka

1104
0
Sejumlah tersangka kasus korupsi pengadaan bibit jagung tahun 2017 dikawal tim dari Kejati NTB (Ist)

Mataram (Detikntbcom),- Kejaksaan Tinggi NTB telah resmi menerima perhitungan kerugian negara atas kasus penyimpangan pengadaan benih jagung pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan perwakilan NTB.

“Penyidik Pidana Khusus Kejati NTB telah resmi menerima perhitungan kerugian keuangan negara perkara penyimpangan pengadaan benih jagung pada Distanbun TA 2017 dengan total kerugian keuangan negara sebesar Rp 27 M lebih,” ungkap Kasi Penkum Kejati NTB, Selasa (22/6) di Mataram.

Kasi Penkum Kejati NTB Dedi Irawan

Untuk diketahui, pengadaan benih jagung tersebut dilaksanakan oleh dua rekanan dan Direktur masing-masing rekanan telah ditetapkan sebagai tersangka yakni PT SAM dengan direkturnya berinisial AP dan PT WBS dengan direkturnya LIH, termasuk di antaranya Kadis Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTB serta seorang PPK.

“Dari hasil perhitungan sementara penyidik Kejati NTB sebesar Rp 15.4 M,” kata Dedi.

Dari hasil perhitungan penyidik tersebut lanjutnya, diserahkan pada lembaga yang berwenang melakukan audit penggunaan keuangan negara yakni BPKP Perwakilan NTB untuk menghitung kembali kerugian negara dari pengadaan benih jagung tersebut.

Kemudian pada, Senin (21/6) kemarin Kejati NTB resmi menerima hasil PKN tersebut dengan total perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp 27.354.727.500,- dengan perincian masing masing yakni kerugian negara dari pengadaan oleh PT SAM mencapai Rp 15.433.260.000,- dan kerugian negara dari pengadaan benih jagung oleh PT WBS sebesar Rp 11.921.467.500.

Dari pengungkapan kasus tersebut ditetapkan empat orang tersangka dengan sangkaan pasal 2 UU 31/1999 dan atau pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Dengan diterimanya hasil perhitungan kerugian keuangan negara tersebut, maka unsur merugikan keuangan negara telah rampung dan dalam waktu dekat untuk tahap selanjutnya akan dilakukan pelimpahan tahap II oleh penyidik pada penuntut umum,” tutupnya. (Iba)

Leave your vote

-2 Points
Upvote Downvote

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

GIPHY App Key not set. Please check settings