Beranda Breaking News Kejati NTB pastikan polemik lahan di Gili Trawangan dicarikan solusi terbaik

Kejati NTB pastikan polemik lahan di Gili Trawangan dicarikan solusi terbaik

541
0
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tengga Barat Purwanto Irianto Joko didampingi didampingi Asdatun Hilman Azasi, Asintel Munif, dan Kasi Penkum Dedi Irawan menggelar konfersni pers dalam rangka HUT Adiyaksa ke-61, Kamis (22/7) di kantornya.

Mataram (Detikntbcom),- Polemik lahan Pemerintah Provinsi NTB seluas 65 Ha di Gili Trawangan Lombok Utara tampaknya masih belum menemukan titik terang.

Pasalnya, pilihan addendum yang menjadi sikap Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Dzalilah ditentang oleh kelompok masyarakat pengelola lahan yang diberi wewenang kepada PT Gili Trawangan Indah dari tahun 1995 atas kontrak produksi tersebut.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Purwanto Irianto Joko menegaskan, pilihan yang diambil Pemprov atas usulan dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) yaitu addendum tersebut dalam rangka mencari solusi terbaik atas polemic tersebut.

“Pemda maupun JPN mengupayakan win-win solustion (solusi terbaik) dalam arti pemerintah daetah tidak boleh dirugikan dengan asset karena tidak optimal pengelolaannya. GTI yang punya landasan hak sebelumnya juga masyarakat juga yang sekarang secara ril di sana yang pasti semuanya diakomodir untuk mencari isi addendum itu yang benar-benar untuk semua pihak,” jelasnya saat konferensi pers memperingati HUT Adiyaksa ke-61 baru-baru ini di kantor Kejati NTB didampingi Asdatun Hilman Azasi, Asintel Munif, dan Kasi Penkum Dedi Irawan.

Solusi terbaik yang bakal ditawarkan menurut Joko, sejauh ini masih dicarikan formulanya. Yang pasti katanya, tim kelompok kerja (Pokja) sudah bekerja. Pokja tersebut ada tiga yaitu Pokja penyusunan addendum, masterplan dan sosialisasi.

“Formulanya masih digodok oleh pihak Pemda,” ujarnya.

Sejauh ini menurutnya, pihak JPN sudah mengundang sejumlah pengelola lahan tersebut untuk dimintai keterangan atas lahan yang dikelolanya. “Setelah kita panggil (para pengelola tersebut), hanya 10 persen yang mau hadir. Berarti yang tidak mau kan kita tinggalkan,” tegas Asdatun Kejati NTB Hilman Azasi.

Jumat kemarin, Warga kawasan ikon pariwisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait adendum kontrak antara PT Gili Trawangan Indah (GTI) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

“Pak Presiden Joko Widodo yang kami hormati, kami ingin mengadu. Menanggapi sikap Gubernur NTB bahwa masyarakat Gili Trawangan, rakyat Indonesia dengan tegas dan penuh persatuan menolak adendum kontrak PT GTI yang dicanangkan oleh Gubernur NTB,” kata tokoh masyarakat Gili Trawangan, Ustaz Zainul Abdul Hadi di Kota Mataram, Jumat (23/7) malam WIB.

Masyarakat meminta putus kontrak PT GTI yang telah dengan sengaja tidak bertanggung jawab dan ingkar atas tanggung jawabnya. Zainul menuturkan, masyarakat Gili Trawangan terlalu sering diabaikan.

“Leluhur kami memiliki sejarah panjang, membuka lahan yang diabaikan, leluhur membangun Gili Trawangan yang ditelantarkan hingga menjadi ikon pariwisata internasional. Kami menolak keras tuduhan Gubernur NTB sebagai masyarakat dan pengusaha ilegal, karena kami membayar pajak kepada Pemerintah,” katanya.

Warga meminta Gubernur NTB Zulkieflimansyah agar berani berhadapan dengan PT GTI, untuk mengutamakan kepentingan rakyatnya, NTB, dan Indonesia. Zainul menegaskan, masyarakat Gili Trawangan akan berdiri tegak hingga darah mengering di badan. (Iba)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here