Pasal sanksi Perda 5/2021 hilang, eksekutif berdalih filosofi, DPRD NTB minta hasil fasilitasi tertulis

(Dari kiri ke kanan) Kepala Biro Hukum Pemprov NTB Ruslan Abdul Gani dan Ketua Pansus Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak terus menjadi perhatian publik.

Mataram (Detikntbcom) – Hilangnya pasal sanksi dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak terus menjadi perhatian publik.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi, H Ruslan Abdul Gani, malah bicara filosofis dan sosiologis mengatur upaya, tindakan dan kegiatan pencegahan agar tidak terjadi perkawinan anak dalam Perda 5 tahun 2021 itu.

“Sesuai hasil fasilitasi Raperda Pencegahan Perkawinan Anak oleh Kemendagri maka pasal sanksi dihilangkan dalam Perda nomor 5/2021,” ungkapnya di Kantor Gubernur, Kamis (08/07).

Ruslan Gani menjelaskan, sesuai dengan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri tentang pembuatan peraturan daerah sebelum ditetapkan, Dirjen Otonomi Daerah sendiri menilai rumusanPerda dan materi muatannya tidak memuat norma perintah atau larangan sehingga tidak diperlukan sanksi pidana.

“Fasilitasi itu bersifat wajib sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan merubah pasal Raperda setelah difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan,” kilahnya.

Dalam Perda 5/2021 sendiri, pasal 5 sampai 12 pada Bab II bagian kedua tentang Strategi Pencegahan Perkawinan dan bagian berikutnya mengatur tentang upaya, tindakan dan kegiatan pencegahan perkawinan anak tersebut yang merujuk pada peraturan perundang undangan seperti UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak dan lainnya yang telah mengatur sanksi.

Adapun pasal pendanaan tetap ada di pasal 28 yang bersumber dari APBD namun disebutkan secara jelas di ayat 2 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Mendengar hal itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda tersebut, Akhdiansyah justru akan meminta konfirmasi terhadap pihak yang memberikan penomoran itu dalam hal ini Biro Hukum.

“Mekanisme nanti melalui Bapemperda atau pimpinan DPRD,” tegasnya.

Sapaan Guru To’i ini justru menegaskan bahwa, pada Permendagri 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Mendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, mengatur di pasal 98 sampai pasal 103, ada kewenangan Pemprov. Tapi di pasal 103 ada konsultasi bersama hasil Perda yang difasilitasi Kemendagri.

“Yang kami pertanyakan saat ini, mana hasil fasilitasi itu, tunjukkan kami, karena hasil fasilitasi itu juga tertulis. Nah, ini belum kami dapat,” tutupnya

Kisruhnya Perda 5 tahun 2021 ini karena, pada draf Raperda jelas tertulis sanksi administratif diatur Pasal 30, berbunyi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian dari jabatan dan/atau denda administratif paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah).

Setiap orang tua yang memaksa dan/atau membiarkan anaknya melakukan perkawinan anak di luar ketentuan perundang-undangan di kenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis dan/atau denda administratif paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah).

Setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan anak diluar ketentuan perundang-undangan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian dari jabatan dan/atau denda administratif paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Kemudian Sanksi Pidana di atur Pasal 31 berbunyi setiap orang yang melakukan pengulangan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Tidak hanya pasal sanksi saja, pasal 32 yang mengatur pemantauan dan evaluasi pun dihilangkan. Pasal ini menjelaskan (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan perkawinan anak. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang lain.

Terakhir pasal 33 mengatur pembiayaan berbunyi, pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran pencegahan perkawinan anak paling sedikit 1 % dari APBD provinsi. Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan anak dapat berasal dari bantuan Pemerintah Pusat dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anehnya, setelah ditetapkan justru pasal tersebut hilang. (Iba)