Oknum pensiunan Polri berpangkat AKBP diduga kebal hukum dalam kasus illegal logging di Tahura Narmada, DLHK NTB bungkam

Sejumlah batang kayu hasil illegal Logging diduga dilakukan oknum pensuinan Polri berpangkat AKBP disita DLHK Provinsi NTB (DOk. Istimewa)

Mataram (Detikntbcom) – Dugaan Tindak Pidana Kehutanan (Tipihut) diduga melibatkan oknum Purnawirawan Polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Bambang Nasution (BN) dalam kasus Illegal Loging terjadi di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Nuraksa Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat nampaknya kebal hukum.

Bagaimana tidak, kasus penebangan hutan kayu sebanyak 193 batang tersebut belum jelas status hukumnya. Bahkan baru-baru ini terdengar kabar sudah dilakukan mediasi oleh Kemenkumham untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana Putra dikonfirmasi mengakui bahwa BN melakukan penebangan hutan di wilayah kawasan hutan. Namun katanya pelaku membeli lahan hutan tersebut dari warga setempat tanpa ijin Dinas Lingkungan Hidup dn Kehutanan Provinsi NTB (DLHK NTB).

“Intinya yang bersangkutan masuk wilayah kawasan hutan dan ada penebangan. Namun yang bersangkutan membeli lahan garap hutan dari warga setempat tanpa ijin LHK,” ungkap mantan Kapolres Bima ini saat dikonfirmasi via pesan singkat pada, Minggu (17/10) kemarin.

Ekawana mensinyalir, penebangan hutan tersebut beberapa unsur terlibat. Bahkan informasi yang diperolehnya, lahan yang digarap oknum pensiunan Polri yang berpangkat AKBP tersebut ada yang mau ambil alih. Jadinya katanya seperti mencari kesalahan untuk kepentingan seseorang.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana Putra (Dok. Istimewa)

“Sepertinya semua melakukan itu. Informasinya tempat yang bersangkutan (lahan garapnya) ada yang pengen (ingin) ambil alih. Jadinya kayak kesannya cari-cari kesalahan untuk kepentingan seseorang,” ungkapnya lagi.

Kasus tindak pidana pengrusakan serius hutan tersebut  bahkan sudah dilakukan mediasi oleh Kementerian Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) tanpa proses hukum yang jelas. “Sudah dimediasi oleh Depkumham RI,” bebernya.

Media ini pun mengirim bukti foto pengrusakan hutan tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa kasus tersebut melanggar dan layak diproses.

“Gambar di atas (yang dikirim) baru tahu seperti ini. Kalau benar gambar di atas berarti yang bersangkutan (BI) sudah melanggar dan layak diproses. Kemarin kita hanya mediasi dan dilihat gambar berbeda,”  katanya.

Sebelumnya kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Polda NTB oleh DLHK NTB pada 26 Januari 2021 bernomor 660/358/PHKSDAE-DISLHK/2021 yang ditandatangani oleh Madani Mukaram selaku Kepala Dinas.

Namun, Ekawana menegaskan bahwa kasus tersebut ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil DLHK. “Kasus itu ditangani oleh penyidik PPNS Kehutanan,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam surat yang diperoleh media ini, pihak DLHK NTB sudah melimpahkan kasus tersebut kepada penyidik Polda NTB perihal dukungan penyidikan dugaan kasus tindak pidana kehutanan yang ditujukan kepada Kapolda NTB pada tanggal 26 Januri 2021.

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Madani Mukarram belum merespon saat media ini dimintai tanggapan. Pihaknya berkilah tengah tengah melakukan rapat di Pendopo Wakil Gubernur NTB. “Maaf saya masih acara di pendopo Wagub,” ujarnya singkat. (Iba)