HMI Mataram desak Kajati NTB tangkap Wabup KLU tersangka korupsi RSUD

Puluhan massa aksi dari HMI MPO Cabang Mataram saat menggelar aksi depan kantor Gubernur NTB usai menggelar aksi di depan Mapolda NTB memperingati hari sumpah pemuda ke-93, Kamis (28/10) di Mataram.

Mataram (Detikntbcom)- Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Mataram mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kapolda NTB untuk segera menangkap tersangka korupsi pembangunan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Lombok Utara.

“Mendesak kepala kejati NTB untuk segera menangkap para koruptor pada proyek pembangunan RSUD KLU di antaranya Wakil Bupati KLU dan ketujuh tersangka lainnya yang sampai hari ini masih berkeliaran bebas,” desak Korlap aksi Tatang seperti pernyataan sikap yang diterima saat melakukan aksi demonstrasi, Kamis (28/10) di depan Mapolda NTB.

gambar Iklan

Untuk diketahui, ada sembilan tersangka yang terjerat kasus korupsi pembangunan IGD dan ICU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lombok Utara, satu di antaranya adalah Dani Karter Febrianto (DKF) saat ini masih menjabat sebagi Wakil Bupati. Dari sembilan tersangka tersebut di belum ada satu pun yang ditahan oleh Kejati NTB.

Selain itu, HMI MPO juga mendesak Kapolda NTB untuk membentuk tim investigasi mencari mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nusa Tenggara Barat (RSUD NTB) dr. Mawardi yang hilang beberapa tahun lalu.

“Mendesak Kapolda NTB agar segera bentuk tim investigasi pencarian fakta di balik kehilangan mantan Direktur RSUP NTB dr. Mawardi,” desak Korlap aksi Tatang di hadapan Kapolda NTB yang tengah menerima massa aksi dari HMI MPO Cabang Mataram pada, Kamis (28/10) di depan Mapolda NTB di Mataram yang diterima langsung oleh Kapolda NTB Irjen Pol M Iqbal.

Aksi demonstrasi dalam rangka memperingati hari sumpah sumpah pemuda ke-93 tersebut mereka juga menyampaikan sejumlah pernyataan sikap di antaranya menyoroti kasus dugaan pungutan liar yang ada di atas tanah ex GTI milik Pemprov NTB di Gili Trawangan seluas 75 Hektare.

Puluhan massa dari HMI MPO tersebut menilai ada dugaan pungutan liar oleh sejumlah pejabat Pemprov NTB dan pejabat Pemda Kabupaten Lombok Utara yang menikmati pungutan liar tersebut selama 25 tahun terakhir.

“Mendesak kapolda dan Kepala kejati NTB agar segera menginvestigasi sejumlah oknum pejabat NTB dan pejabat Pemda KLU yang diduga kuat menikmati hasil Pungli di atas tanah pemprov seluas 75 Ha selama 25 tahun dan segera manfaatkan lahan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat,” desak Korlap aksi Tatang seperti pernyataan sikap diterima media ini.

Selain itu, dalam pernyataan sikap yang mereka sebarkan, ada sejumlah tuntutan yang mereka sampaikan. Antara lain meminta kapolda NTB agar segera menyeleasikan dan menuntaskan beberapa persoalan tindak pidana korupsi yang saat ini dalam penangan Polda NTB dinilai HMI lambat dalam proses penyelesaiannya.

Selain itu, mereka juga mendesak aparat penega hukum (APH) untuk segera menulusuri dugaan korupsi pada proyek jumbo program unggulan pemprov NTB seperti ZERO WASTE dan Posyandu Terpadu yang dianggarkan pada APBD NTB selama 3 tahun terakhir.

Selanjutnya mereka juga mendesak menetapkan tersangka oknum Purnawirawan Polisi yang terlibat dalam kasus ilegal loging di Narmada Lombok Barat.

Massa juga meminta hentikan tindakan represif terhadap gerakan rakyat dan meminta kepada kapolda NTB agar serius dalam memberantas peredaran narkoba dan pecat oknum kepolisian yang kedapatan terlibat dalam peredaran narkoba.

Menanggapi aksi tersebut Kapolda NTB Irjen Pol M Iqbal langsung menanggapi dengan menerima massa di depan Mapolda NTB.

Pihaknya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh anak-anak muda seperti HMI MPO Cabang Mataram pada momentum sumpah pemuda yang ke-93 ini.

Hingga berita ini dipublis, massa aksi dari HMI MPO Cabang Mataram sudah bergeser di Depan Kantor Gubernur NTB. (Iba)