Detikntbcom – Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB, Nadira Alhabsy, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan sumber daya manusia di rumah sakit daerah sebagai langkah mencegah terjadinya dugaan salah diagnosis terhadap pasien, khususnya yang berasal dari Bima dan Dompu.
Menurut duta PBB itu, persoalan salah diagnosis tidak bisa hanya dilihat dari sisi tenaga medis semata, tetapi juga harus dipahami sebagai persoalan sistem pelayanan kesehatan yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan tenaga ahli di sejumlah daerah.
“Hari ini yang kita pikirkan adalah kemaslahatan masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya Bima dan Dompu. Sebagai anggota Komisi V DPRD NTB yang bermitra dengan rumah sakit provinsi, kami melihat persoalan ini memang harus dibenahi secara menyeluruh,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam dialog publik bertajuk “Diagnosis Berbeda, Nyawa Dipertaruhkan? Bedah Ilmiah Dugaan Ketidaksesuaian Diagnosis pada Pasien Rujukan dari Bima-Dompu ke RSUP NTB” yang diselenggarakan Gabungan Kawula Muda Bima Dompu (GAKADA) Pulau Lombok di Kedai Hang Out, Kota Mataram, Senin (3/8/2026) malam.
Ia mengungkapkan, banyak pasien dari Bima, Dompu maupun daerah lain yang harus menempuh perjalanan jauh menuju rumah sakit rujukan di Mataram. Dalam proses tersebut, kondisi pasien dapat berubah sehingga membutuhkan diagnosis ulang.
Namun demikian, Nadira juga mengakui masih terdapat kasus dugaan ketidaktepatan diagnosis di rumah sakit daerah yang dipengaruhi keterbatasan alat kesehatan maupun tenaga dokter spesialis.
“Saya sering menerima laporan di Dompu. Ada pasien yang didiagnosis usus buntu dan disiapkan untuk operasi. Tetapi setelah dirujuk ke rumah sakit provinsi, ternyata penyakitnya bukan usus buntu, melainkan penyakit lain. Ini menjadi perhatian serius,” katanya.
Menurutnya, salah satu penyebab yang perlu dibenahi adalah minimnya dokter spesialis serta peralatan diagnostik yang sudah tidak lagi memadai.
“Peralatan kesehatan di daerah harus diperbarui. Jangan sampai alat yang sudah tua atau tidak optimal justru memengaruhi hasil diagnosis. Pemerintah kabupaten dan provinsi harus saling terintegrasi agar pelayanan kesehatan semakin baik,” tegasnya.
Sebagai legislator, Nadira menegaskan DPRD memiliki fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan yang akan diarahkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan di NTB.
Ia membuka peluang lahirnya regulasi daerah yang dapat memperkuat sistem pelayanan, termasuk upaya meminimalkan kesalahan diagnosis melalui peningkatan standar pelayanan medis.
“Kami siap menerima berbagai masukan dari masyarakat maupun akademisi untuk menjadi bahan penyusunan kebijakan. Jika diperlukan regulasi yang memperkuat kepastian pelayanan kesehatan, tentu akan kami kaji bersama pemerintah daerah,” ujarnya.
Nadira juga menegaskan Komisi V DPRD NTB siap mendukung usulan anggaran Rumah Sakit Provinsi NTB sepanjang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
“Kami siap mem-backup anggaran rumah sakit provinsi selama itu digunakan untuk melengkapi sarana prasarana, memperbarui alat kesehatan, dan meningkatkan jumlah maupun kompetensi dokter spesialis,” katanya.
Pada kesempatan itu, ia turut mengapresiasi keberhasilan RSUD Provinsi NTB yang telah menyelesaikan persoalan utang rumah sakit.
“Ini patut diapresiasi. Kami mengetahui langsung karena bermitra dengan rumah sakit provinsi. Semoga ke depan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Bima, Dompu, dan Kota Bima, Nadira mengaku selama ini aktif membantu masyarakat yang dirujuk ke RSUD Provinsi NTB.
“Saya selalu berkomunikasi langsung dengan direktur maupun wakil direktur rumah sakit ketika ada pasien dari Bima-Dompu yang membutuhkan penanganan cepat, termasuk operasi. Kalau memang bisa dipercepat, tentu kami akan perjuangkan agar pelayanan administrasinya juga dipermudah,” katanya.
Selain itu, Nadira menyampaikan komitmennya mendukung pelayanan sosial bagi keluarga pasien melalui kerja sama dengan Rumah Singgah Endri Foundation, termasuk penyediaan tempat tinggal sementara, bantuan kebutuhan pokok, hingga pengadaan ambulans.
“Pada APBD 2026 kami sudah menganggarkan pengadaan ambulans untuk Kabupaten Dompu. Insyaallah tahun 2027 akan kami perjuangkan juga untuk Kabupaten Bima dan Kota Bima. Harapan kami, akses layanan kesehatan masyarakat semakin mudah dan tidak ada lagi pasien yang terkendala mendapatkan pelayanan terbaik,” pungkasnya. (Iba)
