Fungsi pengawasan dinilai lemah, ketua DPRD Dompu didesak dievaluasi

Mataram (Detikntbcom) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu Andi Bachtiar didesak untuk dievaluasi.

Pasalnya, fungsi pengawasan dan kontroling terhadap sejumlah program kerja Bupati dan Wakil Bupati Dompu Abdul Kader Jaelani – Syahrul Parsan (AKJ-SYAH) lemah oleh aktivis Dompu Khensu.

Aktivis dari Insan Cita Institut Syarifuddin menilai kinerja ketua DPRD Dompu tidak mampu mengontrol dan mengawasi sejumlah kebijakan dan program kerja pemerintah Dompu.

Padahal katanya disapa Khensu ini, pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada ketua DPRD selain fungsi legislasi dan anggaran. Seyogyanya aspirasi masyarakat dalam bidang pengawasan secara melembaga sudah terwakili melalui peran Ketua DPRD selaku pimpinan tertinggi pada lembaga legislatif.

“Ketua DPRD yang diharapkan melakukan fungsi pengawasan secara efektif sesuai harapan masyarakat, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, menjadi harapan kosong, tanpa memikirkan bahwa dirinya dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan hak rakyat,” katanya seperti siaran pers diterima, Senin (21/3) di Mataram.

Menurutnya, banyak persoalan di Dompu yang menyita perhatian publik yang bisa merugikan rakyat, di antaranya anjloknya harga gabah di tengah meningkatnya alat dan bahan-bahan pertanian. Belum lagi katanya, program percobaan porang yang membutuhkan anggaran milyaran yang dianggap tidak cocok dengan kultur masyarakat di daerah ini serta persoalan tambang emas dan sejumlah persoalan lainnya.

“Padahal persoalan padi dan porang itu merupakan bagian dari program unggulan pemerintahan AKJ–SYAH yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021–2026 yang telah disahkan dalam Perda nomor 2 tahun 2021. Seharusnya ketua DPRD Dompu melakukan pengawasan secara efektif atas sejumlah soal itu” ujarnya.

Lemahnya pengawasan Ketua DPRD terhadap pelaksanaan pemerintahan sambugnya, berdampak pada stabilitas yang sangat merugikan rakyat. Ini katany semakin menambah ketidakpercayaan publik terhadap Ketua DPRD sebagai pemimpin lembaga legislatif yang notabene sebagai lembaga yang diamanatkan oleh UU untuk melakukan tugasnya dengan baik.

Ketika katanya, ketidakpercayaan publik ini berada pada titik puncak bukan tidak mungkin Ini akan berimplikasi pada perolehan suara Partai Nasdem pada Pileg 2024 mendatang, dimana Ketua DPRD Dompu merupakan anggota Fraksi Nasdem seperti halnya yang terjadi di salah satu partai pemenang pada pileg 2019 yang lalu.

“Maka demi menjaga stabilitas daerah ini, dipandang perlu ketua DPRD Dompu untuk dievaluasi kinerjanya sehingga harapannya kepada Ketua Badan Kehormatan, Ketua DPC, DPW dan DPP Partai Nasdem untuk segera mengevaluasi kinerja ketua DPRD Dompu,” desaknya. (Iba)