Mataram (Detikntbcom) – Komisi I DPRD NTB menggelar rapat kerja Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2021, bersama Biro Umum Setda. Dalam rapat Rabu 11 Mei 2022, Anggota Komisi I kaget terkait anggaran kebutuhan rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar Rp 10.189.694.772.
Anggota Komisi I DPRD NTB, TGH Najamuddin Mustafa mengaku heran anggaran kebutuhan kepala daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur tembus Rp 10 miliar lebih, di tengah krisisnya APBD akibat penanganan bencana COVID-19.
“Ini menjadi pertanyaan, dalam LKPJ muncul kebutuhan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah tembus Rp 420.640.000. Pakaian dinas kualitas apa yang dibeli,” tegas Najamuddin.
Politisi Partai Amanat Nasional ini merincikan item kebutuhan tersebut mulai dari fasilitas kunjungan tamu Rp 1.000.937.300, penyediaan kebutuhan rumah tangga gubernur sebesar Rp 4.314.974.577, kemudian penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil gubernur Rp 2.435.953.646, dan penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah mencapai Rp 2.017.189.249.
“Lima item ini sudah mencapai Rp 10 Miliar lebih. Yang menjadi pertanyaan, fasilitas kunjungan tamu sebesar Rp 1 miliar dan makan minum ini kita anggap terlalu besar. Mestinya ini dulu yang perlu di-refocusing,” katanya.
Najamuddin menambahkan, kalau dibuka secara keseluruhan berdasarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada Biro Umum yang dijabarkan melalui 1 program, sembilan kegiatan dan 42 sub kegiatan, dengan capaian indikator kinerja kegiatan bidang administrasi pemerintahan pada Biro Umum tahun 2021, total realisasi sebesar Rp 134.073.978.735, dari pagu Rp 142.297.697.545.
“Angka Rp 142 Miliar lebih ini jumlah total program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, masuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Yang menjadi pertanyaan, harga pakaian dan makan minum kebutuhan rumah tangga,” tegas Najamuddin.
Oleh sebab itu, Najamuddin meminta kepada Biro Umum supaya dalam perencanaan kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu dilakukan lebih rinci agar tidak terkesan berlebihan disaat kondisi APBD kritis. “Tolonglah supaya perencanaan dihitung matang,” pintanya.
Terkait hal itu, Kepala Biro Umum Setda NTB, Ahmad Nur Aulia dikonfirmasi meminta untuk membuka data terlebih dahulu. “Sebentar ya, saya harus buka data dulu supaya tidak salah menyebut,” tutupnya.
Saat dikonfirmasi ulang, Ahmad Nur Aulia enggan merespon. (Iba)
