Kadis LHK NTB bantah program zero tempat pencucian uang, Made Slamet dinilai sesat berfikir

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Madani Mukarram saat konferensi pers pada, Sabtu 14 Mei 2022 di ruang kerjanya.

Mataram (Detikntbcom) – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nusa Tenggara Barat (DLHK NTB) Madani Mukarram angkat bicara soal tudingan salah satu anggota DPRD NTB Fraksi PDIP Made Slamet bahwa program zero waste adalah tempat pencucian uang.

Madani membantah tudingan tersebut tidak berdasar. Menurutnya jika program zero waste itu dianggap sebagai tempat pencucian uang maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB berasa dari hasil judi, tempat prostitusi dan hasil jual narkoba.

“Saya membantah bahwa anggaran zero waste itu bukan uang haram. Kalau diistilahkan pencucian uang itu sumbernya uang yang diperoleh NTB, misalkan dari prostitusi, dari judi dan dari narkoba. Ini resmi PAD NTB dari pajak-pajak daerah sehingga tidak benar anggaran zero waste itu dari pencucian uang,” bantah Madani Mukarram, Sabtu 14 Mei 2022 di ruang kerjanya di Mataram.

Baca juga:

Dewan NTB tuding program zero waste tempat pencucian uang, harap APH telusuri

“Mungkin pak Made Slamet tidak paham dari mana istilah pencucian uang itu, itu uang haram itu. Jadi pak Made Slamet sudah menganggap APBD NTB sumber dananya dari uang haram. Itu harus kami luruskan dulu, itu pemikiran sesat, penyampaian yang sesat dari pak Made Slamet. Sampaikan aja gak apa-apa dari saya bahwa itu bukan uang haram, ini uang resmi dari APBD,” papar Madani.

Madani merincikan anggaran program zero waste untuk tahun 2019 sebesar Rp15,6 miliar rupiah dengan program pengadaan bank sampah sebanyak 172 buah dengan rincian per bank sampah membutuhkan dana sebesar Rp30 juta diserahkan ke tiap desa atau komunitas tertentu.

“Sehingga kita harapkan ke depannya desa kelurahan se-NTB itu ada bank sampah yang akan menampung sampah-sampah dari rumah tangga,” rincinya.

Tahun anggaran 2020 hanya Rp4 miliar rupiah, sementara jika dibandingkan dengan DKI Jakarta ujarnya, anggaran untuk penanganan sampah sebanyak Rp7 triliun rupiah. Dan di tahun 2021, anggaran khusus untuk program zero waste hanya Rp2,6 miliar rupiah.

“Yang tahun anggaran 2022 hanya Rp5,2 miliar rupiah untuk mendorong zero waste. Karena memang bukan tugas kewenangan kami tapi tugas kewenangan kabupaten/kota. Kami hanya masuk di seat-seat yang memang mereka tidak masuk. Di sekolah-sekolah kita masuk dan di komunitas tertentu,” jelasnya.

Dana yang sudah dianggarkan untuk pelaksanaan program zero waste selama 3 tahun terakhir dari 2019 – 2021 yaitu sebesar Rp47.275.190.588;.

Angka ini katanya, relatif rendah jika dibandingkan dengan biaya yang dibutuhkan untuk investasi pembangunan dan operasional sistem pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan, TPS, TPS 3R, TPST, Pengangkutan, dan TPA yang besarnya diperkirakan lebih kurang Rp 100.000 per ton. Dengan perkiraan timbulan sampah di Provinsi NTB sebesar 2500 ton/hari.

“Maka dibutuhkan setidaknya anggaran sebesar Rp 90 Milyar per tahun untuk pengelolaan sampah sehingga program zero waste benar-benar berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” tutupnya.

Sebelumnya, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Nusa Tengga Barat (DPRD NTB) Made Slamet menuding salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi yaitu zero waste dijadikan sebagai tempat pencucian uang.

“Saya menyetujui pendapat-pendapat masyarakat di luar bahwa zero waste ini adalah program pencucian uang. Kan seperti itu pendapat orang di luar,” tuding Made usai rapat dengar pendapat dengan dinas LHK NTB, Kamis 12 Mei 2022 di ruang komisi II di Mataram.

Menurutnya, dana besar yang dianggarkan tiap tahun untuk zero waste ini hingga kini tidak ada hasilnya. “Siapa yang diajak kerjasama, apa bentuknya yang real (tidak ada sama sekali),” tanya Made.

Selain itu, fraksi PDIP ini juga menyinggung soal gagalnya program tanpa plastik di kantor-kantor pemerintahan. “Dulu pernah seminggu tanpa plastik, tapi sekarang sudah tidak berlaku lagi dan merajalela lagi. Semestinya harus dimulai dari kantor-kantor pemerintah terlebih dahulu dan melarang minimarket memakai plastik. Contohnya di Bali itu, tapi di sini saya beli mie dua plastiknya tiga,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta aparat penegak hukum (APH) untuk untuk menelusuri aliran dana fantastis yang dinilai menjadi tempat pencucian uang tersebut.

“Kalau bisa saya mengharapkan aparat hukum turun mengecek dana zero waste ini. Hasilnya tidak ada apa-apa dengan dana yang besar ini. Kita minta segera itu (ditelusuri). Saya menyetujui pendapat masyarakat anggaran zero waste ini tempat pencucian uang,” ujarnya. (Iba)