Komisi II DPRD NTB nilai pembelian BBM menggunakan aplikasi memberatkan masyarakat

Wakil Ketua Komisi II juga anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB Abdul Rauf

Mataram (Detikntbcom) – Penerapan aplikasi MyPertamina untuk mengakses Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan partalite bersubsidi di SPBU. Kebijakan itu justru memunculkan pro dan kontra dari berbagai kalangan sejak rencana aplikasi ini diterapkan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB Abdul Rauf mengatakan tidak semua masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi itu memiliki smartphone. Karena itulah tak selamanya akses BBM bersubsidi itu didapatkan melalui aplikasi, butuh mekanisme atau opsi lainnya agar program ini tak memberatkan masyarakat.

“Bagi yang punya aplikasi silahkan bisa digunakan. Namun bagi konsumen yang tak punya aplikasi karena adanya keterbatasan, sementara dia berhak membeli BBM bersubsidi, maka harus ada mekanisme lain pembelian tanpa smartphone,” kata Abdul Rauf, Senin 9 Agustus 2022.

Politisi Partai Demokrat di DPRD NTB ini menilai, khusus di Provinsi NTB, pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina belum begitu tepat. Namun kalau sifatnya ujicoba untuk masyarakat perkotaan bisa saja dilakukan, mengingat tingkat kepemilikan smartphone dan kemampuan masyarakat mengoperasikan aplikasi sudah relatif tinggi.

“Namun kalau diterapkan di masyarakat secara keseluruhan, ini akan menyulitkan masyarakat itu sendiri,” tambahnya.

Sementara itu Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menilai aplikasi My Pertamina untuk membeli pertalite dan solar tidak akan efektif. Malah justru semakin menyulitkan rakyat. Kebijakan ini menurutnya berpotensi menjadikan rakyat di daerah, tidak memperoleh subsidi lantaran tidak bisa menggunakan MyPertamina, karena kesulitan akses internet dan kendala kepemilikan gadget.

“Ini belum termasuk persoalan kepemilikan kendaraan, dimana banyak kendaraan tidak sesuai dengan pemiliknya. Nama pemilik kendaraan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), berbeda dengan yang tertera dalam surat dan KTP,” ujar Nevi seperti yang dimuat di laman dpr.go.id Kamis 4 Agustus 2022.

Jadi, menurut Nevi, bila pendaftaran di Aplikasi My Pertamina menyertakan identitas KTP, STNK, BPKB, foto kendaraan dan lain-lain, ini akan menimbulkan polemik data baru, akan makin sengkarut.

Untuk itu, ia menilai harus ada sosialisasi yang massif terkait siapa-siapa saja yang berhak akan BBM bersubsidi. Jangan sampai akibat tidak mendapatkan kecukupan informasi, memunculkan potensi konflik ditengah masyarakat. (Iba)