Banmus jadwalkan pembahasan rancangan KUA PPAS APBD Perubahan NTB 2022

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat H. Mahdi usai menggelar paripurna penetapan APBD Perubahan 2021, Selasa (14/9) di Mataram.

Mataram (Detikntbcom) – Badan Musyawarah (Banmus) DPRD NTB jadwalkan pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022.

Sekretaris Dewan NTB, H Mahdi menyampaikan, dokumen rancangan KUA PPAS APBD NTB tahun anggaran 2022 sudah diserahkan oleh Eksekutif dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara.

“Dengan masuknya dokumen Rencana KUA PPAS itu, Banmus langsung jadwalkan untuk rapat paripurna sinkronkan penyerahan tanggal 19 Agustus mendatang. Kemudian tanggal 22 – 23 Agustus ada rapat Badan Anggaran, pada tanggal 24 Agustus pelantikan dua pimpinan Dewan. Tanggal 25 – 26 Agustus rapat Komisi-Komisi dengan OPD Mitra,” tutur Mahdi, Selasa 16 Agustus 2022.

Dikatakan Mahdi, setelah proses itu dilalui, tanggal 2 September 2022, dilakukan penandatanganan kesepakatan KUA PPAS, itu pun jika proses pembahasan lancar.

“Ada beberapa program aspirasi masing-masing anggota DPRD hasil serapan di Masyarakat. Ini yang akan di sinkronkan untuk bersama-sama disepakati,” ujarnya.

Mestinya lanjut Mahdi, kalau melihat dari jadwal seperti tahun sebelumnya, harusnya membahas APBD murni 2023. Sehingga bisa dikatakan justru sangat terlambat. “Mudahan tidak ada teguran dari Mendagri kaita tata kola administrasi akibat keterlambatan pembahasan APBD Murni 2023 dan APBD perubahan NTB tahun anggaran 2022 ini,” ungkapnya.

Mahdi mengaku, keterlambatan ini disebabkan menurut info dari BPKAD dan Bappeda, ada kendala saat refocusing anggaran dan tidak terpenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) menyebabkan belanja kebutuhan di kurangi.

“Target refocusing anggaran Rp 90 Miliar, tapi hal ini tidak tercapai, menyebabkan keterlambatan pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan NTB tahun anggaran 2022 ini,” tegasnya.

Mahdi menambahkan, sebelummya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat memotong anggaran pokok pikiran rakyat (Pokir) sebesar 20 persen untuk membayar hutang tahun 2021 kepada rekanan dan para UMKM yang jumlahnya mencapai Rp227,6 miliar.

“Beberapa kegiatan anggota DPRD NTB itu digeser untuk membayar hutang yang tersisa tahun 2021, yang sudah ditetapkan dalam Perda APBD 2022. Namun dalam rencana KUA PPAS informasinya akan dikembalikan lagi,” tutur Mahdi.

Pokir Dewan yang dipinjam saat itu sekitar 20 persen, tadinya besaran Rp110 miliar akhirnya disetujui dipotong Rp67 miliar dari hasil pertemuan pimpinan dewan dengan TAPD saat itu.

“Pokir Rp 67 Miliar itu akan dikembalikan oleh Eksekutif untuk membayar beberapa pekerjaan aspirasi yang sudah dilaksanakan Dewan di Dapil masing-masing,” pungkasnya. (Iba)