Sejumlah kepala OPD tak hargai undangan Komisi II DPRD NTB, Gubernur diminta evaluasi

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB Abdul Rauf (kanan) dan anggota komisi Adhar. (Iba/Detikntbcom)

Mataram (Detikntbcom) – Komisi II DPRD NTB merasa tidak dihargai oleh tiga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setelah tiga kepala OPD tersebut tidak menghadiri undangan resmi komisi II.

“Kepala OPD harus ada etika. Undangan sudah dikirim lima hari yang lalu tapi dia utus sekelas Kasi (Kepala Seksi) untuk berhadapan dengan komisi II DPR,” kata anggota komisi II Adhar usai RDP di kantor DPRD NTB pada, Senin 17 Oktober 2022.

Kehadiran para kepala OPD tersebut menurutnya sangat penting untuk membahas persoalan krusial yang ada di NTB, termasuk di antaranya soal APBD NTB 2023.

“Diminta untuk menjelaskan persoalan anggaran tahun 2023. KUA PPAS. Jika itu dijelaskan oleh Kasi (Kepala Seksi) mana dia itu. Padahal (pembahasan itu sangat penting) supaya masyarakat juga tahu apa sih anggaran-anggaran yang dipersiapakan untuk tahun depan yang menyangkut kebutuhan masyarakat, itulah hari ini kita panggil mereka,” papar anggota DPRD Dapil IV Bima Dompu ini.

Sementara Wakil Ketua Komisi II Abdul Rauf menegaskan menolak kepala seksi yang diutus oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB.

“Kan ini surat sudah dilayangkan sejak hari Jumat (14 Oktober 2022). Makannya kami merasa dilecehkan makannya kami meminta Gubernur (Zulkieflimansyah) untuk mengevaluasi keberadaan tiga Kadis itu. Maksudnya mereka rapatnya seperti ini tidak dihadiri sementara jauh hari undangan sudah dilayangkan,” ujarnya.

“Kalau Kadis Perindustrian memang dimaklumkan dia sudah izin. Tapi kalau yang tidak ada informasi ini kan Kadis Pariwisata dengan Kadis Perizinan. Tapi Kadis Pariwisata dia kirim Kasi-nya. Apa yang bisa kita bahas dengan Kasi itu soal evaluasi program tahun 2022 dan APBD 2023,” sambungnya.

Untuk diketahui, komisi II siang tadi seyogyanya menggelar RDP dengan 3 OPD, namun tiga OPD tersebut berhalangan hadir seperti Dinas DPMPTSP, Dinas Perindustrian dan Dinas Pariwisata NTB.

Dikonfirmasi, Kepala Dinas DPMPTSP NTB Muhammad Rum mengaku kaget atas pernyataan komisi II tersebut. Menurut Rum, sudah menunggu hingga sore namun tidak ada konfirmasi.

“Lho kok bisa ya. Saya tunggu sampai jam 15:00 kok. Waduh kok bisa miss komunikasi ya. Saya tunggu di kantor karena ada investor yang akan berkunjung ke kantor jam 15:00. Jauh-jauh dari Malaysia mereka,” ujar Rum saat dikonfirmasi media ini.

Sementara, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB belum menanggapi konfirmasi media ini. (Iba)