DetikNTBCom – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali diganjar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (LKPJ) tahun anggaran 2022.
WTP yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kepada Pemprov NTB tersebut ke-12 kali berturut-turur terhitung dari tahun anggaran 2011 hingga 2022.
Atas prestasi tersebut, anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB atas pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut.
“Kami beharap tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTB dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lebih menekan tingkat pengangguran, WTP akan sia – sia apabila kesejahteraan rakyat di NTB belum tercapai,” tutur Pius saat memberikan sambutan pada paripurna DPRD NTB yang digelar, Kamis 8 Juni 2023 di Mataram.
Penyerahan Opini WTP untuk Pemerintah Provinsi NTB diterima secara langsung oleh Gubernur NTB yang didampingi pimpinan DPRD Provinsi NTB pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun 2022, di Ruang Sidang DPRD NTB.
Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengucapkan terima kasih atas atensi positif yang telah disematkan oleh BPK RI kepada Provinsi NTB, hal ini menjadi penyemangat bagi Provinsi NTB untuk melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik kedepannya.
“Alhamdulillah apa yang menjadi harapan kami untuk kembali meraih prestasi yang membanggakan terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah provinsi nusa tenggara barat tahun 2022, dapat tercapai sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” tutur Bang Zul saat
Selain itu, dinamika pembangunan terus berkembang pesat di Provinsi NTB, sehingga harus mampu menyesuaikan dengan berpedoman pada peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Bang Zul berharap kepada BPK RI untuk terus memberikan pembinaan atas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi NTB, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas pemerintahan di provinsi nusa tenggara barat.
“Kami yakin dan percaya, BPK selaku auditor eksternal memiliki andil yang besar terhadap semakin membaiknya kinerja pengelolaan keuangan daerah di provinsi nusa tenggara barat di tahun – tahun yang akan datang,” tutur Bang Zul. (Red)
