DetikNTBCom – Pimpinan dan anggota DPRD NTB mengundang KPU dan Bawaslu Provinsi NTB menyampaikan sosialisasi tahapan dan pengawasan penyelenggara pemilu 2024, pada Senin 2 Oktober 2023.
Tujuannya supaya para anggota dewan yang kembali maju bertarung memahami dengan baik dan tidak melanggar rambu-rambu kampanye pemilu.
Sosialisasi tersebut dipandu langsung oleh Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Raperda didampingi Wakil Ketua, Nauvar F Farinduan, dan H Muzihir, serta diikuti anggota DPRD lainnya. Sementara sebagai narasumber hadir langsung Ketua KPU NTB, Suhardi Soud dan Ketua Bawaslu NTB Itratif.
Pada kesempatan itu pada pimpinan dan anggota DPRD NTB melontarkan sejumlah pernyataan kepada Ketua KPU dan Bawaslu NTB terkait dengan keresahan mereka selaku kontestan Pileg 2024. Terutama terkait dengan isu-isu negatif dalam penyelenggaraan pemilu.
Seperti yang disampaikan anggota DPRD NTB dari fraksi partai Gerindra, Lalu Sudihartawan yang sering kali mendapat tekanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan. Namun ole pengawas pemilu kerap diterjemahkan sebagai ajang kampanye
“Kondisi di bawah itu sangat beda, tidak mengerti mana jadwal kampanye mana jadwal kita silaturahmi sebagai anggota dewan. Perlu diingat bahwa kita ini incumbent, berbeda dengan caleg penantang. Jadi kalau kita ada pertemuan, kami ketemu konstituen, mereka tidak silaturahmi ke calon, dia silaturahmi ke anggota DPRD,” tegas Sudihartawan.
“Sehingga sekiranya perlu juga diberikan pemahaman kepada pengawas pemilu dibawah agar diberikan pemahaman, bisa membedakan mana batasan-batasan yang tidak perlu diawasi. Kapan kami sebagai anggota dewan dan kapan kami sebagai calon,” sambungnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda bahwa dalam waktu dekat ini DPRD NTB akan turun melakukan kegiatan reses. Ia berharap jajaran Bawaslu juga memahami agar kegiatan resmi reses itu tidak dipolitisir untuk dikait-kaitkan dengan kegiatan kampanye sebagai caleg.
“Kami akan lakukan reses mulai Kamis besok. Tapi kami prihatin setiap langkah kita selalu diawasi dan setiap yang datang dilaporkan. Kami ingin reses tidak di politisir. Kami kasi honor transport kepada peserta sosialisasi, langsung dilaporkan, langsung diperiksa,” kata Isvie.
Lebih lanjut disampaikan politisi partai Golkar itu bahwa pihaknya juga ingin turut menciptakan pemilu yang luber jurdil dan bermartabat. Sebagai kontestan pihaknya juga tak ingin menabrak aturan pemilu. Sehingga sangat penting Bawaslu maupun KPU memberikan penjelasan lebih teknis terkait dengan aturan main pemilu.
“Kami harapkan diberikan rambu-rambunya, apakah boleh atau tidak boleh kita berikan transport bagi peserta sosialisasi. Kami mohon DPRD dibantu, tidak langsung semprit-semprit, kalau ada kekeliruan di lapangan diberitahukan secara persuasif,” harapnya.
Terkait hal itu, Ketua Bawaslu NTB, Itratif menjelaskan bahwa rumus pelaksanaan pemilu yang aman adalah peserta pemilu tidak saling memprovokasi untuk melakukan tindakan pelanggaran. “Kalau semua tertib pemilu akan berjalan aman, tapi yang terjadi semua (caleg) saling goda, sehingga ada yang tergoda untuk melakukan hal-hal diluar aturan,” jelas Itratif.
Ia menambahkan adapun alasan kenapa caleg petahana lebih banyak mendapat laporan, sebab mereka dianggap sebagai musuh bersama oleh caleg-caleg penantang yang ingin merebut kursinya. Sehingga segala cara dilakukan untuk menyerang petahana.
“Karena kursi yang diperebutkan sedikit, tapi yang memperebutkannya sangat banyak. Sehingga kecurigaan itu tidak muncul dari pengawas, tapi muncul dari pesaing yang ingin merebut kursi. Sehingga saran kita kalau mau reses, koordinasi dengan penyelenggara pemilu di kecamatan,” jelasnya.
Sedangkan dari Ketua KPU NTB, Suhardi Soud menjelaskan bahwa sistem pemilu terus main membaik dan makin teransparan. Kelemahan-kelemahan pemilu sebelumnya yang jadi ruang terjadi kecurangan terus ditutupi sehingga celah sekecil apapun ruang pelanggaran itu diminimalisir.
“KPU berkomitmen terus memperbaiki sistem agar semakin baik. Pemilu 2024 punya alat deteksi, kalau dia merah berarti tidak benar datanya. Paling prinsid sistem kontrol penyelenggara pemilu semakin baik, baik dalam sistem rekapitulasi dan sistem perhitungan suara. Kami sudah pakai sistem aplikasi tekhnologi e-rekap, sehingga sangat kecil ruang untuk memanipulasi suara,” pungkasnya. (Red)
