DetikNTBCom – Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Nusa Tenggara Barat (KPUD NTB) menyepakati dana hibah untuk Pilkada 2024.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2024 mendatang yang dilaksanakan di Kantor Gubernur, Jumat 13 Oktober 2023 di Mataram.
Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud bersyukur penandatangan NPHD telah dilaksanakan tepat waktu sebelum batas akhir yang ditargetkan oleh KPU RI, tanggal 15 Oktober 2023
Menurutnya diskusi sebelum angka hibah ini disepakati tentu perdebatannya penuh dengan kalkulasi yang mendetail agar pembiayaan-pembiayaan utama dan pembiayaan supporting dapat terpenuhi secara layak dan pantas.
“Secara anggaran pembiayaan Pilgub 2024 mengalami penurunan dibandingkan Pilgub sebelumnya karena lebih kepada efisiensi dimana bersamaan dengan pelaksanaan Pilkada di 10 Kabupaten/kota juga. Sharing anggaran dan berbagi tanggung jawab,” ungakp Suhardi.
Sementara itu Penjabat Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi dalam sambutannya mengatakan agenda politik yakni Pilkada harus menjadi prioritas.
“Dinamika tawar menawar, kesepakatan item yang kita tuangkan menjadi nominal untuk mencakup seluruh kegiatan, angka demi angka akhirnya sekarang kita sudah sepakati di NPHD,” kata Gita dalam sambutannya.
Gita melanjutkan, menandakan Pilgub wajib dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. Karena sambungnya, salah satu tugas Penjabat Gubernur adalah memastikan tahapan persiapan Pilkada dilakukan dengan sebaik-baiknya.
“Kesepakatan ini segera kami akan laporkan ke Menteri Dalam Negeri. Saya bisa bayangkan wajah Mendagri bahagia mendengar kesempatan ini, karena tidak banyak Provinsi yang sudah bersepakat memastikan ketersediaan anggaran Pilkada 2024,” sambungnya.
Pihaknya mengapresiasi KPU NTB dan Bawaslu NTB di tahun 2024 yaitu tahun politik nantinya.“Saya tidak bisa bayangkan belum selesai tahapan Pemilu 2024 khususnya Pemilu Legislatif yang normal-normal saja, lalu akan memasuki tahapan Pilkada 2024. Tentu ini menguras tenaga dan konsentrasi teman-teman penyelenggara Pemilu. Apalagi jikalau tahapan Pilpresnya dua putaran, tentu akan sangat berat bebannya,” katanya.
Oleh karena itu pihaknya secara khusus akan menugaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk turut serta membantu sosialisasi Pemilu dan Pilkada 2024 nantinya. (Red)
