Detikntbcom – Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Provinsi NTB menyoroti adanya dugaan penyimpangan sistematis dalam proses lelang proyek daerah yang diduga melibatkan oknum pejabat struktural di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Formatur Ketua Umum PW SEMMI NTB Muhammad Rizal Ansari mengungkapkan, dugaan praktik gratifikasi dan manipulasi tender proyek tersebut salah satunya pengaturan fee proyek yang dikirim ke rekening pribadi Kepala Seksi Tata Ruang, Dinica Arie Suprapto, sebelum dialihkan ke Kabag Umum, Mujib.
“Dana itu kami duga kuat akan digunakan untuk perjalanan seorang “bos” ke Jakarta,” ungkap Rizal.
Rizal membeberkan, pada 28 Juni 2924 lalu, Dinica juga diduga menerima uang secara langsung dari Direktur CV Tiga Dimensi di sebuah kafe di Mataram. Ironisnya, perusahaan tersebut kemudian ditetapkan sebagai pemenang tender meski hanya berada di peringkat kedua. Alasan subjektif pun muncul, “malas berkomunikasi” dengan perusahaan peringkat pertama.
Padahal, sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, proses tender wajib dilakukan secara elektronik dan objektif melalui LPSE. Penawaran terbaik dan termurah seharusnya mendapat prioritas, kecuali terbukti merugikan negara.
Dua staf teknis, Fasli dan Rio, juga disebut sebagai penghubung distribusi dana antara rekanan dan pejabat. SEMMI NTB mendesak Inspektorat dan aparat penegak hukum segera turun tangan.
“Jika pemenang sudah ditentukan dari awal, untuk apa proses tender dilakukan. SEMMI NTB mendesak APH untuk mengusut tuntas kasus tersebut,” katanya.
Ia menegaskan, otonomi daerah jangan dijadikan ladang transaksi kekuasaan.
SEMMI NTB mendorong agar kasus ini menjadi momentum pembenahan sistem pengadaan di KSB, demi menjaga marwah otonomi daerah dan memulihkan kepercayaan publik.
Hingga berita ini diturunkan, media ini masih berupaya untuk mengkonfirmasi ke sejumlah pihak di KSB. (Iba)
