Detikntbcom – Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) genap 100 hari memimpin NTB sejak dilantik 20 Februari 2025 lalu.
Namum beragam penilaian dari masyarakat, akademisi hingga pengamat termasuk hatters atas kepemimpinan Iqbal-Dinda selama 100 hari memimpin bumi gora ini.
Ketua Forum Wartawan Parlemen NTB Fahrul Mustofa saat menghadiri acara dialog 100 Hari Kepemimpinan Iqbal-Dinda di kampus Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT), Senin 2 Juni 2025 menyampaikan, tidak etis publik berlebihan menyikapi kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada masa pemerintahannya yang masih seumur jagung.
“Hingga sampai pada fase kesimpulan memberikan penilaian gagal ataupun berhasil apalagi dalam rentan kerja baru 100 hari,” kata pria disapa Arul itu didampingi Ketua Komisi IV DPRD NTB Hamdan Kasim dan Anggota Komisi III Muhammad Aminurlah.
Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sambungnya, haruslah dibangun tidak hanya untuk masa jabatannya saja, melainkan bagi keberlangsungan daerah di masa yang akan datang.
Maka dari itu tegasnya, yang diperlukan adalah konsistensi dan ketahanan dalam mengeksekusi visi besar daerah kemudian diturunkan menjadi visi gubernur serta dihadirkan kepada warga negara melalui program dan kebijakan Gubernur yang bermanfaat dan berdampak luas.
“Gubernur dan Wakil Gubernur agar lebih banyak mendengar suara rakyat mulai dari ujung Ampenan hingga Sape. Mengingat, masyarakat butuh aksi respon tanggap dan eksekusi cepat,” katanya.
“Komunikasi publik agar lebih diperbaiki. Salah satunya dengan memperbanyak forum-forum dialog dengan semua pihak. Utamanya kalangan akademisi. Hal ini amatlah penting dikarenakan, agar Gubernur tidak terjebak dalam pembentukan kebijakan yang populis semata demi mengejar legitimasi politik yang semu dari rakyatnya,” sambungnya.
Langkah Gubernur Iqbal yang kini sudah mulai fokus sejak dua minggu terakhir pada pembentukan kebijakan yang bermanfaat dan berdampak bagi daerah perlu terus dilakukan. Sebab, tanpa harus dipusingkan lagi oleh kepentingan untuk membangun citra yang baik di mata publik. Apabila Gubernur terjebak pada pembentukan kebijakan yang populis, rakyat tentu juga akan ikut menanggung kerugiannya.
“Publik utamanya mahasiswa dan kampus harus mulai kritis terhadap semua isu kebijakan di daerah. Hal ini agar kinerja pemerintah daerah bisa terkontrol dan ada yang mengawasi selama lima tahun pemerintahannya,” tutupnya. (Iba)
