Detikntbcom – Pemerintah daerah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (wy) atas laporan keuangan tahun anggaran 2024. Capaian ini disambut syukur dan optimisme oleh berbagai pihak, termasuk oleh tokoh pengawas kebijakan daerah, Muhammad Aminurlah.
“Alhamdulillah, kita kembali mendapatkan opini WTP. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh jajaran dan bentuk komitmen bersama dalam pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel,” ungkap Muhammad Aminurlah usai menghadiri sidang paripurna DPRD NTB, Kamis, 18 Juni 2025.
Meski demikian, Aminurlah juga menegaskan bahwa opini WTP bukan akhir dari proses, melainkan awal dari komitmen lanjutan untuk menindaklanjuti setiap catatan pemeriksaan. Salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah pengelolaan pendapatan daerah.
“Saya ingin melihat secara serius hasil temuan BPK, khususnya terkait pengelolaan pendapatan daerah yang masih menjadi catatan. Ini akan kami dorong untuk segera diperbaiki agar tidak berulang di tahun-tahun mendatang,” tambahnya.
Ia juga menegaskan pentingnya menjalankan amanat Undang-Undang dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum.
“Apa yang menjadi amanat Undang-Undang harus dijalankan sebaik-baiknya. Kita tidak hanya mengejar prestasi administratif, tetapi juga menjamin manfaatnya dirasakan oleh masyarakat secara langsung,” tutup Aminurlah.
Opini WTP yang kembali diraih ini menjadi kali ke-14 bagi Pemerintah Provinsi NTB sejak tahun 2011 secara berturut-turut, sebuah prestasi yang mencerminkan konsistensi dan komitmen dalam pengelolaan keuangan publik. (Iba)
