Detikntbcom – Ketua Harian Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Provinsi NTB Raihan AnwarRaihan Anwar, angkat bicara menanggapi polemik seputar kepengurusan Percasi Kabupaten Dompu di bawah kepemimpinan Nasrullah.
Menurutnya, permasalahan yang mencuat belakangan ini tidak murni bersifat administratif, melainkan dipicu oleh rivalitas menjelang pemilihan Ketua KONI Kabupaten Dompu.
“Dasar kami mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Percasi Dompu sudah sesuai prosedur. Salah satu syaratnya adalah adanya rekomendasi dari KONI Dompu. Namun, yang sekarang dipersoalkan bukan aspek legalitas, melainkan dinamika menjelang pemilihan Ketua KONI,” ujar Raihan, Kamis (26/6) di Mataram.
Ia menilai, keberadaan Ketua Percasi Dompu Nasrullah yang digadang-gadang akan maju sebagai calon Ketua KONI menjadi pemicu ketegangan. “Ini bukan soal mekanisme organisasi, ini soal persaingan. Jadi ada pihak yang mencari-cari alasan untuk menjegal,” katanya.
Raihan mengungkapkan bahwa KONI NTB juga telah meminta klarifikasi terkait legalitas kepengurusan Percasi Dompu, termasuk melalui koordinasi dengan perwakilan KONI NTB.
Penjelasan telah disampaikan berdasarkan hasil konsultasi dengan Sekretaris Percasi NTB Miftahurrahman dan Sekjen PB Percasi Henry Hendratno.
“Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Percasi dijelaskan bahwa masa kepengurusan berakhir pada Februari 2025. Namun, masih diberikan waktu enam bulan untuk melaksanakan Musyawarah Provinsi (Musprov). Artinya, sampai Agustus 2025, kepengurusan yang ada masih sah dan belum demisioner,” tegas politisi Nasdem itu.
Raihan memastikan, selama tenggat waktu tersebut, pengurus tetap memiliki kewenangan untuk menerbitkan SK dan melaksanakan kegiatan organisasi, termasuk pencap atlet.
Musprov Percasi NTB sendiri dijadwalkan berlangsung pada 12-14 Juli 2025 di Gedung BPSDM NTB, Mataram.
“Kami terbuka. Semua SK, termasuk SK pencap yang ditandatangani oleh Ketua Umum Percasi, Pak Luthfi, sudah kami kirimkan. Tidak ada yang ditutupi,” pungkasnya. (Iba)
