Detikntbcom – Pemerintah melalui program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto memberikan harapan baru bagi masyarakat miskin, khususnya mereka yang berada dalam kelompok desil 1 dan desil 2.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Nunung Triningsih, menegaskan bahwa program ini merupakan salah satu terobosan unggulan pemerintah pusat dalam menjawab persoalan ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan.
“Sekolah Rakyat ini bukan hanya sekolah biasa. Ini sekolah unggulan karena memberi ruang dan kesempatan bagi seluruh masyarakat miskin untuk mendapatkan akses pendidikan dan juga layanan kesehatan secara gratis dan layak,” ujar Nunung saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (4/7) di Mataram.
Menurutnya, program ini sangat berpihak pada keluarga prasejahtera dan menjadi bukti konkret keberpihakan negara terhadap warganya yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.
Tiga Tahap Pelaksanaan Sekolah Rakyat di NTB
Nunung menjelaskan bahwa saat ini pelaksanaan Sekolah Rakyat di Provinsi NTB telah memasuki tahap 1A hingga 1C, yang tersebar di beberapa wilayah di Pulau Lombok.
Tahap 1A, saat ini berlokasi sementara di Sentra Paramita, dengan jumlah siswa sebanyak 100 orang yang terdiri dari 50 siswa laki-laki dan 50 perempuan. Mereka merupakan siswa tingkat SMP yang berasal dari Kabupaten Lombok Barat. Proses belajar mengajar akan dipindahkan ke lokasi tetap yang tengah disiapkan.
Sementara itu, tahap 1B dilaksanakan di Gedung Eks-Akper di Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Pada tahap ini, jenjang pendidikan yang dibuka adalah tingkat SMA dengan total 125 siswa, terdiri dari 65 laki-laki dan 60 perempuan.
“Saat ini proses penetapan peserta didik masih menunggu penerbitan SK Gubernur. Drafnya sudah diajukan dan tengah diproses di tingkat asisten pemerintahan,” jelasnya.
Adapun tahap 1C menyasar jenjang Sekolah Dasar (SD), dan tersebar di dua lokasi: SKB di Lombok Barat serta BLK milik Kementerian Ketenagakerjaan di Lombok Timur. Masing-masing lokasi direncanakan menampung 100 siswa. “Arahan terbaru, seluruh siswa tahap 1C akan berada pada jenjang SD. Ini merupakan bagian dari penyesuaian kebutuhan dan kesiapan daerah,” imbuh Nunung.
Komitmen Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Nunung menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi ruang belajar, tetapi juga sebagai bagian dari sistem intervensi sosial yang holistik, termasuk pemerataan layanan kesehatan dasar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“Ini adalah bentuk kehadiran negara yang nyata. Kami di daerah akan terus mengawal pelaksanaan program ini agar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi keluarga miskin,” pungkasnya. (Iba)
