Detikntbcom – Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menekankan pentingnya pemisahan peran antara Koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan usaha ekonomi masyarakat.
Menurut Mori, kedua lembaga tersebut sama-sama dirancang untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, namun memiliki karakteristik dan orientasi berbeda. Karena itu, ia meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberikan perhatian lebih, khususnya terhadap Koperasi Merah Putih yang dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat gerakan ekonomi rakyat.
“Koperasi Merah Putih harus diperhatikan lebih serius oleh pemerintah. Ia sebaiknya menjadi wadah gerakan ekonomi rakyat yang bersifat lintas desa, berbasis anggota, dan menumbuhkan solidaritas usaha kolektif. Sementara BUMDes diarahkan untuk mengelola potensi lokal, aset desa, dan melayani kebutuhan masyarakat di tingkat desa,” tegas Mori, Selasa 9 September 2025 di Jakarta.
Ia mengingatkan, tanpa pembagian peran yang tegas, berisiko muncul persaingan yang justru merugikan masyarakat. Menurutnya, Koperasi dan BUMDes bisa saja membuka jenis usaha yang sama, seperti simpan pinjam, perdagangan hasil bumi, atau jasa layanan dasar, sehingga berpotensi menimbulkan benturan di lapangan.
“Kalau ini dibiarkan, maka niat baik untuk meningkatkan ekonomi desa bisa berubah menjadi konflik kepentingan antar-lembaga. Padahal, yang kita harapkan adalah sinergi yang saling menguatkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mori mendorong adanya pemetaan usaha secara nasional untuk setiap Koperasi Merah Putih dan BUMDes agar terdapat diferensiasi yang jelas. Dengan begitu, keduanya dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa sesuai karakter masing-masing, bukan saling mematikan.
Ia juga meminta Kemendes PDTT melakukan pendampingan dan pengawasan berkelanjutan, sehingga tidak hanya membentuk kelembagaan di atas kertas, tetapi benar-benar memastikan keberlanjutan usaha serta manfaat nyata bagi masyarakat desa.
“Ke depan, saya berharap pemerintah pusat memberikan arahan yang tegas. Jangan sampai Koperasi Merah Putih dan BUMDes berkompetisi di arena yang sama. Harus ada desain besar ekonomi desa yang saling melengkapi,” tutupnya. (Iba)
