Detikntbcom – Sejumlah organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan yang tergabung dalam OKP Cipayung Plus NTB menyampaikan sembilan kepada pemerintah Provinsi NTB dan pusat pada dialog terbuka yang digelar, Selasa 9 September 2025 di Mataram dihadiri Gubernur NTB.
Dialog dihadiri puluhan aktivis mahasiswa tersebut itu menyoroti isu demokrasi, keadilan sosial, hingga tata kelola pemerintahan di Nusa Tenggara Barat.
Dalam pernyataannya, OKP Cipayung Plus NTB menegaskan bahwa aspirasi ini lahir dari keprihatinan atas kondisi politik, hukum, dan sosial-ekonomi yang dinilai masih jauh dari cita-cita reformasi.
Adapun sembilan tuntutan yang disuarakan adalah sebagai berikut:
- Bebaskan seluruh rakyat dan aktivis yang ditahan pada demonstrasi 28 Agustus–3 September 2025, karena penahanan dianggap melanggar hak konstitusional kebebasan berekspresi.
- Reformasi kelembagaan DPR melalui transparansi legislasi dan partisipasi publik agar kembali pada marwah sebagai wakil rakyat.
- Reformasi Polri secara struktural dan kultural dengan menekankan prinsip democratic policing yang menghormati HAM dan akuntabel di mata publik.
- Percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan menutup ruang impunitas.
- Peninjauan kembali Perda No. 07 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan DPRD NTB yang dinilai hanya menguntungkan elite politik.
- Percepatan pembangunan infrastruktur, SDM, pemberantasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan dengan orientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan semata proyek fisik.
- Penguatan kebijakan akuntabel, transformatif, dan meritokratis dalam birokrasi NTB sesuai amanat UU No. 5/2014 tentang ASN.
- Penegakan hukum yang adil dan transparan dengan mengakhiri praktik mafia peradilan, diskriminasi hukum, dan intervensi politik.
- Hentikan kriminalisasi, intimidasi, dan represi terhadap aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil sebagai upaya menjaga ruang demokrasi.
Koordinator Cipayung Plus NTB Caca Handika menegaskan bahwa sembilan poin tersebut bukan sekadar daftar tuntutan, tetapi representasi keresahan masyarakat yang menghendaki perubahan mendasar di daerah maupun nasional.
“Demokrasi tanpa kebebasan sipil hanyalah proseduralisme semu. Kami hadir untuk mengingatkan pemerintah agar kembali pada amanat konstitusi dan cita-cita reformasi,” tegasnya.
9 tuntutan rakyat itu diserahkan langsung kepada Gubernur Lalu Muhamad Iqbal. Cipayung Plus NTB menyatakan akan terus mengawal agenda perubahan tersebut melalui jalur advokasi maupun gerakan sosial. (Iba)
