Detikntbcom – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melantik delapan pejabat eselon II dan sejumlah pejabat eselon III lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Pendopo Gubernur, Rabu (17/9/2025) siang.
Pelantikan ini berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, serta keluarga pejabat yang dilantik.
Adapun pejabat yang resmi dilantik yaitu:
1. Inspektur Inspektorat NTB dijabat Herman Budi.
2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Samsudin.
3. Kepala Dinas Perhubungan, Ervan Anwar.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),Irnadi Kusuma.
5. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Marga Sulkifli Rayes.
6. Kepala Biro Hukum, Dr. Hubadi.
7. Muhammad Taufieq Hidayat, semula menjabat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, menjadi Kepala Biro Organisasi Setda NTB.
8. Najamuddin Amy, semula menjabat Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), menjadi Kepala Biro Perekonomian Setda NTB.
9. Wahyu Hidayat, sebelumnya menjabat Sekretaris DPMPTSP, kini menjabat Kepala Protokol.
10. Dadang Fajar, dari Kepala Bagian Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah, menjadi Sekretaris DPMPTSP.
11. Jaka Wahayana, sebelumnya Sekretaris Dinas Dikbud NTB, digeser menjadi Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB
12. Arifin, semula Kepala Bidang Pengawasan dan Promosi Investasi Industri, Dinas Perindustrian Provinsi NTB, menjadi Sekdis Dikbud NTB.
13. Muhammad Anwar, semula Kepala UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamatan Aset Daerah, BPKAD Provinsi NTB, menjadi Kepala UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa pejabat yang terpilih merupakan hasil dari proses seleksi berbasis meritokrasi. Dari 66 peserta yang mengikuti panitia seleksi, delapan pejabat terbaik ditetapkan secara obyektif dan transparan.
“Tidak ada yang saya kenal dari pejabat terpilih ini. Meski ada unsur subyektif dalam setiap keputusan, proses ini tetap dijalankan seobyektif mungkin. Inilah wujud kepercayaan terhadap sistem meritokrasi yang kita bangun bersama,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan bahwa integritas adalah faktor utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pejabat. Tanpa integritas, pembangunan daerah tidak akan mampu bergerak maju.
“Ingat, 1, 2, dan 3 itu adalah integritas. Jangan silau dengan jabatan, jangan pula meminta atau mempersyaratkan sesuatu untuk melayani masyarakat,” ujarnya.
Khusus kepada perangkat tertentu, Gubernur memberikan catatan penting:
- Inspektorat diminta memetakan risiko manajemen pembangunan, memperkuat koordinasi dengan BPSDM agar seluruh pejabat eselon II memiliki sertifikat manajemen risiko, serta mengedepankan upaya preventif agar OPD tidak terjebak masalah hukum.
- Biro Hukum diingatkan agar tidak hanya menjadi “mesin fatwa”, melainkan mitra diskusi OPD dalam memberikan legal opinion yang kuat.
- Biro Pengadaan Barang/Jasa ditegaskan untuk menjaga profesionalitas di area sensitif, bekerja sesuai aturan, dan transparan.
- OPD lainnya diminta memberikan pelayanan terbaik tanpa mempersulit masyarakat atau membuat prosedur lebih rumit dari aturan yang berlaku.
Di akhir arahannya, Gubernur menyampaikan bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur akan memantau kinerja pejabat yang baru dilantik dalam enam bulan ke depan.
“Selepas pelantikan ini, mulailah bekerja dengan baik. Kami berdua akan memantau kinerja saudara sebagai bentuk akuntabilitas atas amanah yang telah diberikan masyarakat kepada kami,” tutupnya. (Iba)
