Detikntbcom – Anggota Komisioner KPUD NTB, Agus Hilman, menegaskan bahwa tantangan penyelenggaraan pemilu ke depan semakin berat, terutama di level bawah. Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara dalam forum Penguatan Kelembagaan yang digelar Bawaslu NTB di Hotel Lombok Plaza, Sabtu (27/9/2025).
Menurut Agus, algoritma media sosial kini tidak hanya merekam perilaku pengguna, tetapi juga mendistribusikan informasi sesuai kebiasaan masyarakat, baik positif maupun negatif.
“Bayangkan jika anak-anak generasi sekarang yang aktif di media sosial juga aktif dalam politik. Itu akan memengaruhi kontestasi politik, dan tentu berdampak pada kerja penyelenggara pemilu,” ujarnya.
Selain algoritma media sosial, Agus menyoroti munculnya teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang mempercepat produksi dan distribusi informasi. Jika tidak diantisipasi, AI bisa memperbesar peredaran hoaks yang menyesatkan publik.
“AI mampu membuat konten dalam jumlah masif dengan cepat. Jika digunakan untuk menyebar hoaks, itu akan jadi ancaman serius bagi demokrasi. Inilah tantangan berat KPU dan Bawaslu ke depan bagaimana melawan disinformasi yang diproduksi lewat AI,” tegasnya.
Agus menilai, struktur validasi dan representasi pemilu saat ini juga memperbesar beban KPU dan Bawaslu di daerah. Proses transfer beban dari pemilu nasional ke lokal menumpuk di tingkat DPRD provinsi hingga DPRD kabupaten/kota.
“Semakin ke bawah, beban kerja semakin berat. Mulai dari distribusi logistik, aplikasi pemilu, sampai teknis kontestasi yang makin kompleks,” jelasnya.
Ia menyebut ada dua kebutuhan mendesak untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pertama, penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu agar lebih siap menghadapi dinamika politik, terutama dalam menangkal hoaks dan manipulasi informasi. Kedua, kepemimpinan yang kuat dan independen.
“Pemilu bukan hanya soal teknis. Ia butuh kepemimpinan yang berintegritas dan mampu menjaga keseimbangan. Kalau satu lembaga terlalu dominan, bisa menimbulkan gejolak dalam pelaksanaan,” tambahnya.
Ia menutup dengan kritik bahwa hingga kini dukungan terhadap KPU di lapangan masih minim, sementara beban kerja anggota sangat besar. “Kerja teman-teman KPU di lapangan tidak sebanding dengan dukungan yang ada. Ini jelas berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pemilu,” pungkas Agus. (Iba)
