Mataram – Pendidikan menjadi tulang punggung pembangunan daerah di masa depan. Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh kabupaten dan kota di NTB.
“Apa yang menjadi kebijakan pendidikan pusat akan kami kuatkan di tingkat daerah,” ujar Iqbal usai mendampingi Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Rabu (22/10).
Dalam pemaparannya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan arah kebijakan pendidikan nasional yang mencakup revitalisasi sekolah negeri dan swasta, perbaikan tata kelola tenaga pendidik, penguatan kompetensi lulusan SMK, serta penurunan angka putus sekolah melalui model sekolah satu atap dan pembelajaran jarak jauh berbasis modul.
“Arah pendidikan nasional ini menekankan pemerataan kualitas. Tidak boleh ada kesenjangan antara sekolah di pinggiran dan di pusat kota,” kata Mu’ti.
Menindaklanjuti hal itu, Gubernur Iqbal menekankan pentingnya pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang kini menjadi salah satu persoalan nasional akibat banyaknya ketidaksesuaian data sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan.
“Sering kali data tidak akurat karena adanya dorongan mengejar nilai akreditasi atau kesalahan dalam pengelolaan dana BOS,” ungkapnya.
Iqbal menargetkan proses perbaikan dan pembaruan Dapodik di NTB dapat dirampungkan dalam waktu dua bulan ke depan.
“Perbaikan data ini sangat krusial agar kebijakan pusat dan bantuan program benar-benar tepat sasaran sesuai kondisi riil satuan pendidikan,” tegas mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki itu.
Lebih lanjut, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa data yang akurat akan menjadi dasar kebijakan Pemerintah Provinsi NTB dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan.
Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti juga menyoroti banyaknya kerusakan sarana dan prasarana pendidikan di berbagai daerah yang menjadi persoalan nasional.
“Angka-angkanya menunjukkan masih banyak hal yang perlu kita benahi. Karena itu, pendataan yang akurat sangat penting sebagai dasar kebijakan,” ujar tokoh Muhammadiyah tersebut.
Ia menegaskan, seluruh kebijakan pemerintah di bidang pendidikan akan bersumber dari Dapodik yang valid, akurat, dan diperbarui secara berkala. (Iba)
