Detikntbcom – Anggota Komisi V DPR RI Dapil NTB I Mori Hanafi, menilai rencana pembangunan jalan tol dari Lembar ke Kayangan (port to port) masih jauh dari kata realistis. Menurutnya, proyek senilai puluhan triliun rupiah itu lebih menyerupai “khayalan” dibanding kebutuhan mendesak masyarakat saat ini.
Mori menegaskan, konsep pembangunan jalan harus mempertimbangkan efisiensi dan kemampuan anggaran, baik pusat maupun daerah.
“Kalau jalur port to port dibangun baru sepenuhnya sepanjang 80 kilometer, itu terlalu berat bagi APBN, apalagi bagi APBD kita. Makanya kami usulkan agar memanfaatkan jalur yang sudah ada dari patung sapi di Gerung ke arah bandara, lalu menyambung ke jalan lama. Tambahannya hanya beberapa kilometer,” ujar politikus Partai Nasdem itu usai menggelar rapat dengan Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin, Kepala Bappeda NTB Iswandi, Kepala Dinas Perkim NTB, Kepala BWS NT 1 serta sejumlah Kepala Balai PUPR di ruang rapat Dinas PUPR NTB, Senin (6/10/2025) di Mataram.
Dengan pola tersebut, lanjutnya, kebutuhan anggaran hanya sekitar Rp3,5 triliun, jauh lebih efisien dibanding proyek jalan tol baru yang bisa menelan hingga Rp22 triliun.
“Pendekatan ini jauh lebih rasional dan cepat dirasakan manfaatnya. Selain bisa mengurai kemacetan menuju pelabuhan Kayangan, jalur ini juga akan membuka akses ekonomi baru ke Lombok Timur,” jelas politisi asal Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa itu.
Menurut Mori, rencana tol Lembar–Kayangan belum memenuhi syarat kelayakan secara teknis. “Kalau tol, memang belum waktunya. Dulu syaratnya volume capacity ratio (VCR) minimal 7,6, sementara jalan kita sekarang baru 4,9. Masih di bawah standar. Beberapa titik memang padat, tapi kalau menunggu semua sesuai syarat, kita tidak tahu kapan mulai,” katanya.
Mori menambahkan, proyek tol memang sudah masuk dalam rencana umum jaringan jalan nasional 2025–2035. Namun untuk saat ini, fokus pembangunan diarahkan pada jalur bypass yang lebih memungkinkan secara anggaran.
“Anggaran feasibility study (FS) kemarin kita alihkan ke proyek bypass. Tahun ini targetnya selesai FS dan AMDAL, tahun depan masuk tahap DED dan pembebasan lahan. Mudah-mudahan tahun 2029 sudah mulai konstruksi fisik,” terangnya.
Mantan Wakil Ketua DPRD NTB itu menegaskan bahwa pembangunan tol bukan mustahil, tetapi perlu perhitungan matang. “Kalau nanti lalu lintas sudah padat dan memenuhi syarat, baru kita pikirkan tol. Sekarang kita fokus pada yang bisa dikerjakan dan berdampak langsung,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin menyatakan dukungan terhadap usulan jalur bypass Gerung–Bandara sebagai solusi realistis di tengah keterbatasan anggaran.
“Kalau kita bangun jalan baru seluruhnya, bebannya terlalu besar. Dengan memanfaatkan jalur eksisting, kita bisa menekan biaya dan mempercepat pelaksanaan. Dampaknya juga langsung dirasakan masyarakat,” kata Sadimin.
Ia menjelaskan, saat ini tahapan studi kelayakan dan AMDAL sedang berjalan. “Tahun 2025 ini FS dan study lingkungan Amdal selesai tahun 2026 pembuatan DED dan pembebasan lahan tahun 2027 sampai dengan 2029 tahap konstruksi diharapkan akhir tahun 2029 sudah uji coba dan tahun 2030 sudah mulai beroperasi,” jelasnya.
Sadimin berharap, dukungan antara pemerintah daerah, legislatif, dan pusat terus berjalan agar pembangunan tidak berhenti di tahap perencanaan. “Kalau semuanya bergerak searah, Insya Allah tahun 2029 kita bisa mulai konstruksi fisiknya. Targetnya bukan sekadar rencana di atas kertas, tapi benar-benar terwujud di lapangan,” pungkasnya. (Iba)
