Detikntbcom – Kondisi hutan di Pulau Sumbawa dinilai kian kritis. Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Abdul Rauf menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja.
Karena itu, dewan mendesak Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk segera menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektor yang melibatkan seluruh pihak terkait, mulai dari bupati hingga aparat penegak hukum (TNI/Polri).
Menurut politisi Partai Demokrat itu, kerusakan hutan di Sumbawa merupakan persoalan lama yang terus berulang tanpa solusi tuntas.
“Kalau kita mau benahi persoalan hutan ini, tidak mungkin hanya oleh satu sektor. Harus ada pelibatan semua pihak. Karena itu, kami mendorong gubernur segera memimpin rapat koordinasi lintas sektor,” tegas Rauf usai rapat paripurna DPRD NTB di Mataram, Jumat (7/11).
Dewan Nilai Penegakan Hukum Lemah
Anggota Komisi II DPRD NTB ini menyoroti lemahnya penegakan hukum dan sanksi (punishment) terhadap kasus pembalakan liar sebagai salah satu akar masalah.
“Selama ini punishment kita kurang. Penegakan aturan juga terlalu longgar. Padahal kita tahu ancamannya, tapi kesalahan yang sama terus berulang,” ujarnya.
Ia juga meminta agar seluruh izin pembalakan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) segera dievaluasi bahkan dihentikan sementara untuk mencegah kerusakan yang lebih luas.
Atasi Saling Lempar Tanggung Jawab dan Alasan Ekonomi
Rauf berharap rakor lintas sektor nantinya juga dapat mengakhiri persoalan klasik berupa saling lempar tanggung jawab, terutama soal pembiayaan pengamanan hutan.
Selain penegakan hukum, ia menekankan pentingnya pendekatan ekonomi dalam penyelesaian masalah. Menurutnya, sebagian masyarakat membuka lahan hutan karena alasan kebutuhan hidup.
“Selama ini masyarakat menggarap hutan karena kebutuhan. Misalnya untuk biaya sekolah anak. Pemerintah harus pastikan ada solusi seperti beasiswa atau bantuan sosial (PKH), sehingga tidak ada lagi alasan ekonomi untuk membabat hutan,” terang Rauf.
Perlu Pelibatan Kepala Daerah
Politisi Demokrat asal Sumbawa itu juga menekankan pentingnya pelibatan bupati, mengingat terbatasnya personel Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam mengawasi kawasan hutan yang luas.
Ia menyebut telah melaporkan hal ini langsung kepada Gubernur NTB yang baru, dan mendapat respons positif.
“Penanganan harus menyeluruh, dan itu hanya bisa dilakukan jika semua pihak terlibat,” pungkasnya. (Iba)
